Kemendagri Apresiasi Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Papua Selatan
Kemendagri memberikan apresiasi positif terhadap progres pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan (KPP) Provinsi Papua Selatan yang dinilai berjalan mengesankan dan menerapkan prinsip sinergi yang luar biasa.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan apresiasi terhadap kemajuan pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan (KPP) Provinsi Papua Selatan. Apresiasi disampaikan setelah perwakilan Kemendagri dan Komisi II DPR RI meninjau langsung pembangunan KPP di Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, pada Jumat, 16 Mei 2024.
Peninjauan meliputi sejumlah infrastruktur KPP, termasuk Gedung DPRP Papua Selatan dan Gedung Kantor Gubernur. Rombongan juga mendengarkan penjelasan dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Kementerian Pekerjaan Umum. Kunjungan ini bertujuan untuk memahami kendala pembangunan dan mencari solusi untuk percepatan penyelesaian proyek.
Direktur Kewaspadaan Nasional Ditjen Polpum Kemendagri, Sri Handoko Taruna, yang turut dalam peninjauan, menyatakan pembangunan KPP Papua Selatan berjalan sangat mengesankan. Pengalamannya sebagai Ketua Tim Transisi Pokja I Provinsi Papua Selatan memberikannya pemahaman mendalam tentang proses pembangunan ini. "Jadi saya tahu betul progresnya, dan hari ini kami datang setelah mungkin hampir dua tahun kami ada penugasan lain dan kami kembali melihat progres yang luar biasa," ungkap Handoko.
Progres Pembangunan dan Sinergi yang Luar Biasa
Handoko menilai master plan dan perencanaan pembangunan Provinsi Papua Selatan menerapkan prinsip sinergi yang luar biasa. Ia juga memuji pelaksanaan pembangunan oleh Kementerian PU sebagai langkah positif untuk pembangunan Indonesia. "Termasuk pelaksanaannya dari Kementerian PU ini adalah langkah-langkah yang positif untuk terus membangun bangsa Indonesia ini," ujarnya.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bapak Bahtra, berharap pembangunan KPP Papua Selatan selesai tepat waktu pada akhir tahun 2025. Komisi II berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi guna memastikan percepatan pembangunan di Papua Selatan. Beliau juga optimis Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, dengan latar belakang akademisnya, akan mampu meningkatkan pelayanan publik.
Bapak Bahtra menambahkan, "Kami sangat meyakini bahwa beliau punya pengalaman yang panjang, sehingga tidak sulit untuk memajukan Papua Selatan." Peninjauan langsung ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala dan menemukan solusi agar pembangunan KPP, termasuk Kantor Gubernur, dapat segera rampung dan pelayanan publik menjadi lebih maksimal.
Beliau juga menekankan pentingnya menyelesaikan pembangunan sesuai jadwal yang telah ditentukan. "Karena ini kan kita juga diburu oleh tenggat waktu dan tentu harus sesuai dengan waktu yang ditentukan, sehingga progres pembangunan itu sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan," tuturnya.
Peserta Kunjungan dan Harapan Ke Depan
Kunjungan tersebut turut dihadiri oleh dua Wakil Ketua Komisi II DPR RI lainnya, Aria Bima dan Zulfikar Arse Sadikin, serta beberapa anggota Komisi II DPR RI, termasuk Heri Gunawan, Muhammad Habibur Rochman, Indrajaya, Aus Hidayat Nur, dan Rahmat Saleh.
Secara keseluruhan, kunjungan ini menandai komitmen pemerintah pusat dan DPR RI dalam mendukung pembangunan Papua Selatan. Apresiasi yang diberikan kepada progres pembangunan KPP menunjukkan optimisme terhadap penyelesaian proyek tepat waktu dan peningkatan pelayanan publik di wilayah tersebut. Keberhasilan pembangunan KPP diharapkan akan berkontribusi signifikan pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua Selatan.
Pembangunan KPP Papua Selatan bukan hanya sekadar pembangunan infrastruktur, tetapi juga merupakan investasi jangka panjang untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan sinergi dan komitmen semua pihak, diharapkan pembangunan ini dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi Papua Selatan.
