Kemendagri Kawal Pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan pembangunan kantor Gubernur Papua Pegunungan, MRP, dan DPRP di Kawasan Induk Pusat Pemerintahan (KIPP) Papua Pegunungan berjalan lancar.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia secara aktif mengawal pembangunan kantor Gubernur Papua Pegunungan, Majelis Rakyat Papua (MRP) Pegunungan, dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Pegunungan. Pembangunan ini berlokasi di Kawasan Induk Pusat Pemerintahan (KIPP) Papua Pegunungan. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Ribka Haluk, beserta dua Dirjen Kemendagri dan tim Komisi II DPR RI, telah meninjau langsung lokasi pembangunan di Kebun Biologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Gunung Susu, Distrik Hubikosi, Kabupaten Jayawijaya, pada Sabtu lalu.
Peninjauan ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat dalam mendukung terbentuknya empat provinsi baru di Papua, termasuk Papua Pegunungan. Wamendagri Ribka Haluk menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur pendukung, termasuk kantor pemerintahan yang memadai, untuk memastikan pelayanan publik berjalan optimal. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14, 15, 16, dan Undang-Undang Nomor 21 tentang pembentukan Otonomi Khusus (Otsus).
Pembangunan kantor gubernur yang layak menjadi prioritas karena hingga saat ini, kantor gubernur, MRP, dan DPRP Papua Pegunungan masih menumpang di gedung milik Pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Kondisi ini dinilai kurang ideal mengingat Papua Pegunungan telah memiliki Gubernur definitif hasil Pilkada 2024. Kehadiran Komisi II DPR RI dalam peninjauan ini juga penting karena mereka berperan dalam pengusulan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) dan perlu melihat langsung kesiapan pembangunan KIPP Papua Pegunungan untuk proses penganggaran.
Pembangunan KIPP Papua Pegunungan: Dukungan Penuh Pemerintah Pusat
Wamendagri Ribka Haluk menjelaskan bahwa pembangunan KIPP Papua Pegunungan merupakan bentuk dukungan penuh pemerintah pusat terhadap pemerintahan baru di Papua Pegunungan. Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan dianggap sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, sehingga perlu didukung sepenuhnya, termasuk dalam hal pembangunan infrastruktur pemerintahan yang memadai. Beliau juga menegaskan bahwa Gubernur Papua Pegunungan memiliki kewenangan menentukan lokasi pembangunan pusat pemerintahan, meskipun lokasi telah ditetapkan di Wamena.
Proses pembangunan KIPP Papua Pegunungan akan melibatkan koordinasi intensif antara Kemendagri RI, Komisi II DPR RI, dan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan. Aspek teknis pembangunan akan dibahas lebih lanjut untuk memastikan pembangunan berjalan lancar dan sesuai rencana. Wamendagri menekankan komitmen pemerintah pusat untuk memastikan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Papua Pegunungan memiliki kantor pemerintahan yang layak dan representatif.
Dengan adanya dukungan penuh dari pemerintah pusat, diharapkan pembangunan KIPP Papua Pegunungan dapat segera terlaksana. Hal ini akan sangat membantu dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat pemerintahan di daerah tersebut. Pembangunan ini juga menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memajukan pembangunan di Papua.
Tahapan Pembangunan dan Anggaran
Meskipun detail teknis dan tahapan pembangunan belum dijelaskan secara rinci, peninjauan langsung oleh Wamendagri dan Komisi II DPR RI menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengawal proyek ini. Kehadiran Komisi II DPR RI mengindikasikan bahwa proses penganggaran untuk pembangunan KIPP Papua Pegunungan akan segera dibahas dan diputuskan. Hal ini penting untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk menyelesaikan pembangunan kantor-kantor pemerintahan tersebut.
Proses pembangunan diharapkan akan mempertimbangkan aspek-aspek penting seperti efisiensi, kualitas, dan keberlanjutan. Selain itu, pembangunan juga perlu memperhatikan aspek lingkungan dan kearifan lokal Papua Pegunungan. Dengan perencanaan yang matang dan koordinasi yang baik, diharapkan pembangunan KIPP Papua Pegunungan dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Papua Pegunungan.
Pemerintah pusat berkomitmen untuk memastikan pembangunan KIPP Papua Pegunungan berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendukung penuh pembangunan dan kemajuan di Papua Pegunungan, serta memastikan pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat.
Kehadiran Wamendagri dan Komisi II DPR RI di Wamena menandakan pentingnya proyek ini bagi pemerintah pusat. Mereka tidak hanya meninjau lokasi, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan KIPP Papua Pegunungan akan berjalan sesuai rencana dan mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, diharapkan pembangunan KIPP Papua Pegunungan dapat menjadi contoh pembangunan infrastruktur pemerintahan yang berkualitas dan berkelanjutan di daerah-daerah lain di Indonesia.
