DPRP Pegunungan Dukung Percepatan Pembangunan KIPP Papua Pegunungan
DPRP Pegunungan mendorong percepatan pembangunan Kawasan Induk Pusat Pemerintahan (KIPP) Papua Pegunungan setelah anggaran pembangunan sempat diblokir karena belum adanya kepastian lokasi.
Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Pegunungan gencar mendorong percepatan pembangunan Kawasan Induk Pusat Pemerintahan (KIPP) Papua Pegunungan. Anggaran pembangunan yang sempat terhambat kini diharapkan dapat segera dicairkan setelah Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menemukan solusi terkait lokasi pembangunan. Pembangunan KIPP ini sangat penting bagi peningkatan pelayanan pemerintahan di Provinsi Papua Pegunungan.
Wakil Ketua II DPRP Pegunungan, Terius Yigibalom, menyatakan bahwa setelah pemaparan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), DPRP memahami bahwa anggaran pembangunan KIPP sebelumnya diblokir karena belum adanya kepastian lokasi pembangunan. Namun, dengan ditemukannya solusi lokasi, diharapkan blokir anggaran segera dicabut dan pembangunan dapat dimulai. Hal ini menjadi kabar baik bagi masyarakat Papua Pegunungan yang menantikan terwujudnya KIPP.
Pembangunan KIPP yang semula direncanakan di dua lokasi di Kabupaten Jayawijaya, yaitu seluas 94,5 hektare di Distrik Walesi dan 42,9 hektare di Distrik Wouma, menemui kendala. Kendala tersebut menyebabkan pembangunan belum dapat dimulai. Namun, Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, telah mengambil langkah strategis dengan mencari lokasi alternatif untuk pembangunan KIPP. Langkah ini dinilai sebagai solusi cerdas untuk mengatasi permasalahan yang ada.
Dukungan DPRP dan Masyarakat untuk Pembangunan KIPP
Terius Yigibalom memberikan apresiasi kepada Gubernur Papua Pegunungan atas inisiatifnya dalam mencari lokasi baru pembangunan KIPP. Ia menilai langkah tersebut sebagai upaya cerdas yang memastikan pembangunan KIPP dapat terwujud pada tahun ini. Dengan demikian, aktivitas pelayanan pemerintahan provinsi dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
DPRP Pegunungan mengajak seluruh masyarakat Papua Pegunungan, khususnya masyarakat Kabupaten Jayawijaya, untuk mendukung penuh upaya pembangunan KIPP. Dukungan masyarakat sangat penting untuk kelancaran pembangunan infrastruktur pemerintahan yang vital ini. Kerja sama antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pembangunan KIPP.
Pembangunan KIPP diharapkan tidak hanya mencakup pembangunan kantor gubernur, tetapi juga kantor-kantor penting lainnya seperti kantor Majelis Rakyat Papua (MRP), DPRP, dan perumahan bagi para pegawai. Penyelesaian pembangunan ini akan sangat berpengaruh pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Komitmen DPRP dalam Pengawasan Pembangunan
Terius Yigibalom memastikan bahwa DPRP Pegunungan akan mendukung dan mengawal pembangunan KIPP Papua Pegunungan. Namun, dukungan tersebut tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). DPRP akan memastikan pembangunan dilakukan secara transparan dan akuntabel.
“Kami akan mendukung, mengawal setiap pembangunan yang baik di Papua Pegunungan selama itu tidak keluarga dari aturan-aturan yang berlaku,” ujar Terius Yigibalom. Pernyataan ini menegaskan komitmen DPRP dalam memastikan pembangunan KIPP berjalan sesuai aturan dan menghasilkan manfaat optimal bagi masyarakat Papua Pegunungan.
Dengan adanya dukungan penuh dari DPRP Pegunungan dan komitmen Gubernur Papua Pegunungan, diharapkan pembangunan KIPP Papua Pegunungan dapat berjalan lancar dan selesai tepat waktu. Keberadaan KIPP yang memadai akan menjadi tonggak penting dalam peningkatan pelayanan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua Pegunungan.
Pembangunan KIPP ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Proses pembangunan yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk memastikan keberhasilan proyek ini dan mencegah potensi penyimpangan.
