Pembangunan Papua Pegunungan Prioritaskan Adat dan Gereja, Infrastruktur Jadi Fokus Utama
Bapperinda Papua Pegunungan menetapkan skala prioritas pembangunan lima tahun ke depan yang melibatkan adat, gereja, dan pemerintah, dengan fokus utama pada infrastruktur dan Kawasan Induk Pusat Pemerintahan (KIPP).
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperinda) Papua Pegunungan (Papeg) menetapkan program prioritas pembangunan lima tahun ke depan. Program ini unik karena mengintegrasikan tiga pilar utama pembangunan: adat, gereja, dan pemerintah. Hal ini diungkapkan oleh Pelaksana Tugas Kepala Bapperinda Papua Pegunungan, Marthen Kogoya, di Wamena pada Rabu, 7 Mei 2024.
Keputusan ini sejalan dengan arahan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo-Ones Pahabol. Kogoya menekankan pentingnya pemahaman dan pelaksanaan visi misi gubernur oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar pembangunan selaras dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Visi tersebut, yang terdiri dari tiga poin utama, akan dijabarkan lebih lanjut dalam misi-misi yang harus dijalankan oleh masing-masing OPD.
Prioritas pembangunan difokuskan pada infrastruktur dan pembangunan Kawasan Induk Pusat Pemerintahan (KIPP) Papua Pegunungan. Kogoya menjelaskan bahwa konektivitas antar kabupaten di Papua Pegunungan masih belum optimal, sehingga infrastruktur menjadi kunci utama dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Pembangunan KIPP juga merupakan prioritas utama, mengingat pentingnya pusat pemerintahan yang terintegrasi dan memadai.
Infrastruktur dan Pembangunan KIPP Papua Pegunungan
Pembangunan infrastruktur jalan menjadi fokus utama untuk mempermudah transportasi antar provinsi dan kabupaten. Selain itu, pembangunan KIPP Papua Pegunungan juga menjadi prioritas utama. KIPP akan mencakup kantor pemerintahan, kantor Majelis Rakyat Papua Pegunungan, kantor DPRP Papua Pegunungan, dan rumah susun (rusun) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pembangunan KIPP akan dilakukan secara bertahap, dimulai pada tahun ini. Pendekatan yang mengedepankan kolaborasi adat, agama, dan pemerintah akan diterapkan untuk memastikan pembangunan berjalan lancar dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pembangunan.
Lokasi pembangunan KIPP telah ditentukan berdasarkan sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Jayawijaya pada 15 Agustus 2024. Dua lokasi yang dipilih adalah seluas 94,5 hektare di Distrik Walesi dan 42,9 hektare di Distrik Wouma, Kabupaten Jayawijaya.
Peran Adat dan Gereja dalam Pembangunan
Integrasi adat dan gereja dalam perencanaan pembangunan merupakan langkah inovatif yang diambil oleh pemerintah Papua Pegunungan. Hal ini menunjukkan penghormatan terhadap nilai-nilai lokal dan peran penting lembaga keagamaan dalam kehidupan masyarakat Papua Pegunungan.
Dengan melibatkan adat dan gereja, diharapkan pembangunan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat akan memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Model pembangunan yang inklusif ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia.
Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama dalam pembangunan. Dengan demikian, pembangunan di Papua Pegunungan tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga pada aspek sosial dan kultural.
Kesimpulan
Pembangunan Papua Pegunungan memasuki babak baru dengan prioritas yang jelas dan pendekatan yang inovatif. Fokus pada infrastruktur dan KIPP, dipadukan dengan peran sentral adat dan gereja, menjanjikan pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat Papua Pegunungan. Model pembangunan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun sinergi antara pemerintah, masyarakat adat, dan lembaga keagamaan.
