Wamendagri Tekankan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Papua Pegunungan
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Papua Pegunungan untuk menunjang pelayanan publik dan mendukung terbentuknya daerah otonomi baru (DOB).
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur pemerintahan di Provinsi Papua Pegunungan. Hal ini disampaikan dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (17/5), guna memastikan pelayanan publik berjalan maksimal dan sesuai amanat undang-undang pembentukan daerah otonomi baru (DOB).
"Setelah ada gubernur, tentunya harus sudah ada pembangunan infrastruktur. Dalam arti, kita harus bangun kantor gubernur dan seluruh sarana pemerintahan," tegas Wamendagri Ribka saat meninjau langsung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Papua Pegunungan di Kebun Biologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Gunung Susu, Kabupaten Jayawijaya, Jumat (16/5).
Peninjauan ini melibatkan jajaran Kementerian Dalam Negeri, dua direktur jenderal terkait, serta Komisi II DPR RI. Tujuannya untuk memastikan kesiapan lahan dan percepatan pembangunan fisik pusat pemerintahan di lokasi baru KIPP Papua Pegunungan.
Pemindahan KIPP dan Dukungan Kemendagri
Wamendagri Ribka Haluk menyatakan dukungan penuh terhadap keputusan Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, yang menetapkan Gunung Susu sebagai lokasi KIPP. Lokasi ini dinilai strategis, layak, dan bebas masalah hukum karena merupakan hibah dari Pemerintah Kabupaten Jayawijaya. "Nanti kita bantu proses seperti itu. Kita sudah siap 100 persen. Makanya saya bawa dirjen dua untuk kita dampingi," ujarnya.
Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, menjelaskan alasan pemindahan KIPP dari Walesi ke Gunung Susu. Pemindahan ini didasari pertimbangan keamanan dan kepastian hukum, karena lokasi sebelumnya masih memiliki sengketa lahan adat. Gunung Susu, sebagai aset pemerintah, dinilai lebih siap digunakan.
"Ini tanah yang tidak bermasalah. Saya tahu persis prosesnya karena tahun 1993 saya Ketua DPR Kabupaten Jayawijaya saat penyerahan lahan ini," tambah John Tabo, menjelaskan kejelasan status lahan di Gunung Susu.
Pembangunan kantor pemerintahan di lokasi baru ini akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bertugas menyiapkan lahan, sementara pembangunan fisik ditangani pemerintah pusat. Pembangunan ini juga akan memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar.
"Bukit di depan ini yang akan kita ratakan untuk bangunan, tapi alam sekitar tidak akan diganggu," jelas Gubernur John Tabo, memastikan komitmen terhadap pelestarian lingkungan.
Kunjungan dan Dukungan Masyarakat
Kunjungan peninjauan ini turut dihadiri Ketua Komisi II DPR RI Giri Ramanda N. Kiemas, Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya, serta perwakilan kementerian/lembaga. Rombongan disambut dengan upacara adat oleh masyarakat setempat, dengan yel-yel khas Wa-Wa-Wa sebagai simbol dukungan dan semangat masyarakat pegunungan.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan pembangunan daerah otonomi baru (DOB) di Papua Pegunungan berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
Pembangunan infrastruktur di Papua Pegunungan menjadi prioritas utama untuk mendukung pelayanan publik dan kemajuan daerah. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, diharapkan pembangunan infrastruktur di Papua Pegunungan dapat berjalan lancar dan selesai tepat waktu, sehingga masyarakat dapat menikmati manfaatnya secepatnya.
