Pembangunan KIPP Papua Pegunungan Dilanjutkan: Lahan 122,5 Hektare di Wamena Siap Digunakan
Pemprov Papua Pegunungan memastikan pembangunan Kawasan Induk Pusat Pemerintahan (KIPP) akan dimulai di lahan seluas 122,5 hektare di Wamena setelah penandatanganan NPHD dengan Pemkab Jayawijaya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan memastikan pembangunan Kawasan Induk Pusat Pemerintahan (KIPP) akan segera dimulai. Setelah melalui proses panjang, lahan seluas 122,5 hektare di Kebun Biologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Gunung Susu, Distrik Hubikosi, Kabupaten Jayawijaya, resmi ditetapkan sebagai lokasi pembangunan. Kepastian ini didapatkan setelah Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, dan Bupati Jayawijaya, Atenius Murib, menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada Kamis, 8 Mei 2024. Pembangunan KIPP ini sebelumnya direncanakan di Distrik Walesi dan Wouma, namun mengalami kendala. Proses hibah lahan ini menjawab pertanyaan "di mana" dan "bagaimana" pembangunan KIPP akan dilakukan.
Penandatanganan NPHD menandai dimulainya pembangunan KIPP di lokasi baru. Gubernur John Tabo menyatakan pembangunan akan dimulai minggu depan. Hal ini menjawab pertanyaan "kapan" pembangunan akan dimulai. Dengan lahan yang telah tersedia, Pemprov Papua Pegunungan dapat melaporkan kesiapan lokasi pembangunan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Keputusan ini juga menjawab pertanyaan "mengapa" lokasi pembangunan dipindahkan, yaitu karena kendala di lokasi sebelumnya dan tersedianya lahan yang lebih sesuai di Kebun Biologi LIPI Gunung Susu.
Lokasi pembangunan KIPP yang baru ini merupakan hibah dari Pemerintah Kabupaten Jayawijaya kepada Pemprov Papua Pegunungan. Hibah ini mencakup lahan seluas 122,5 hektare dan menjawab pertanyaan "siapa" yang menyediakan lahan, yaitu Pemkab Jayawijaya. Gubernur Tabo menyampaikan terima kasih atas dukungan Pemkab Jayawijaya atas hibah lahan ini yang akan menjadi pusat pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan. Proses ini menjawab pertanyaan "apa" yang dibangun, yaitu Kawasan Induk Pusat Pemerintahan (KIPP).
Pembangunan KIPP Papua Pegunungan di Lokasi Baru
Pemindahan lokasi pembangunan KIPP dari Distrik Walesi dan Wouma ke Kebun Biologi LIPI Gunung Susu didasari oleh beberapa pertimbangan. Lokasi sebelumnya mengalami kendala yang menghambat proses pembangunan selama dua tahun terakhir. Dengan adanya NPHD, pembangunan KIPP di lokasi baru ini diharapkan dapat berjalan lancar dan sesuai rencana.
Di lokasi baru seluas 122,5 hektare ini, akan dibangun kantor gubernur, Majelis Rakyat Papua Pegunungan (MRP) Pegunungan, dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan (DPRP) Pegunungan. Setelah itu, pembangunan akan berlanjut ke kantor-kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bagian belakang area KIPP. Luas lahan yang tersedia memungkinkan pembangunan infrastruktur pemerintahan yang terintegrasi dan memadai.
Gubernur Tabo menegaskan bahwa lokasi pembangunan KIPP di Distrik Walesi dan Wouma tetap akan dibangun karena pemerintah provinsi telah membiayai lahan tersebut. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan pembangunan infrastruktur pemerintahan di Papua Pegunungan.
Bupati Jayawijaya, Atenius Murib, turut memberikan keterangan terkait hibah lahan tersebut. Ia menegaskan bahwa lahan Kebun Biologi LIPI Gunung Susu merupakan aset milik Pemkab Jayawijaya yang dihibahkan untuk pembangunan KIPP Papua Pegunungan. Penyerahan lahan disaksikan oleh berbagai pihak, termasuk masyarakat adat dan Forkopimda provinsi dan kabupaten.
Aset Pemerintah Kabupaten Jayawijaya
NPHD yang ditandatangani mencakup semua aset bangunan yang saat ini digunakan oleh Pemprov Papua Pegunungan. Bangunan-bangunan tersebut sebelumnya digunakan sebagai kantor pemerintahan dengan status pinjam pakai. Salah satu contohnya adalah kantor Gubernur Papua Pegunungan yang sebelumnya merupakan kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya.
Dengan selesainya proses hibah lahan, pembangunan KIPP Papua Pegunungan diharapkan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai rencana. Pembangunan KIPP ini merupakan langkah penting dalam pengembangan infrastruktur pemerintahan di Papua Pegunungan dan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik di daerah tersebut. Pembangunan ini juga menandai babak baru bagi pemerintahan Papua Pegunungan.
Pembangunan KIPP di lahan seluas 122,5 hektare ini menandai komitmen Pemprov Papua Pegunungan untuk membangun infrastruktur pemerintahan yang modern dan efisien. Dengan dukungan dari Pemkab Jayawijaya, pembangunan KIPP diharapkan dapat segera rampung dan memberikan manfaat bagi masyarakat Papua Pegunungan.
