Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
DPR Dukung Percepatan Pembangunan KIPP Papua Pegunungan
DPR Dukung Percepatan Pembangunan KIPP Papua Pegunungan

Komisi II DPR RI mendorong percepatan pembangunan Kawasan Induk Pusat Pemerintahan (KIPP) Papua Pegunungan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di delapan kabupaten.

Wamendagri Tekankan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Papua Pegunungan
Wamendagri Tekankan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Papua Pegunungan

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Papua Pegunungan untuk menunjang pelayanan publik dan mendukung terbentuknya daerah otonomi baru (DOB).

Pemprov Papua Pegunungan Harap Warga Dukung Pembangunan KIPP di Gunung Susu
Pemprov Papua Pegunungan Harap Warga Dukung Pembangunan KIPP di Gunung Susu

Pembangunan Kawasan Induk Pusat Pemerintahan (KIPP) Papua Pegunungan di Gunung Susu mendapat dukungan dari Pemprov, namun masih ada kendala warga yang mengaku pemilik hak ulayat.

Pemkab Jayawijaya Dukung Penuh Pembangunan KIPP Papua Pegunungan
Pemkab Jayawijaya Dukung Penuh Pembangunan KIPP Papua Pegunungan

Pemkab Jayawijaya memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan Kawasan Induk Pusat Pemerintahan (KIPP) Papua Pegunungan dengan hibah lahan dan fasilitas pendukung lainnya.

Pembangunan KIPP Papua Pegunungan Dilanjutkan: Lahan 122,5 Hektare di Wamena Siap Digunakan
Pembangunan KIPP Papua Pegunungan Dilanjutkan: Lahan 122,5 Hektare di Wamena Siap Digunakan

Pemprov Papua Pegunungan memastikan pembangunan Kawasan Induk Pusat Pemerintahan (KIPP) akan dimulai di lahan seluas 122,5 hektare di Wamena setelah penandatanganan NPHD dengan Pemkab Jayawijaya.

DPRP Pegunungan Dukung Percepatan Pembangunan KIPP Papua Pegunungan
DPRP Pegunungan Dukung Percepatan Pembangunan KIPP Papua Pegunungan

DPRP Pegunungan mendorong percepatan pembangunan Kawasan Induk Pusat Pemerintahan (KIPP) Papua Pegunungan setelah anggaran pembangunan sempat diblokir karena belum adanya kepastian lokasi.

Pembangunan Papua Pegunungan Prioritaskan Adat dan Gereja, Infrastruktur Jadi Fokus Utama
Pembangunan Papua Pegunungan Prioritaskan Adat dan Gereja, Infrastruktur Jadi Fokus Utama

Bapperinda Papua Pegunungan menetapkan skala prioritas pembangunan lima tahun ke depan yang melibatkan adat, gereja, dan pemerintah, dengan fokus utama pada infrastruktur dan Kawasan Induk Pusat Pemerintahan (KIPP).

DPR RI Dukung Percepatan Pembangunan Kantor Gubernur Papua Barat Daya
DPR RI Dukung Percepatan Pembangunan Kantor Gubernur Papua Barat Daya

Komisi II DPR RI berkomitmen mempercepat pembangunan Kantor Gubernur Papua Barat Daya, setelah meninjau langsung progres pembangunan yang baru mencapai 7,67 persen.

Pemprov Papua Pegunungan Dukung Pembangunan Kantor DPRP yang Representatif
Pemprov Papua Pegunungan Dukung Pembangunan Kantor DPRP yang Representatif

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan tengah berupaya menyediakan kantor tetap dan representatif bagi Dewan Perwakilan Rakyat Papua Pegunungan (DPRP) yang saat ini masih menumpang di gedung DPRK Jayawijaya.

Kejati Papua Barat Resmikan Gedung Baru, Layanan Hukum untuk Masyarakat Ditingkatkan
Kejati Papua Barat Resmikan Gedung Baru, Layanan Hukum untuk Masyarakat Ditingkatkan

Kejaksaan Tinggi Papua Barat resmikan gedung baru senilai Rp117 miliar, berkomitmen tingkatkan kualitas layanan hukum bagi masyarakat Papua Barat dengan fasilitas modern dan pelayanan prima.

Kemendagri Pastikan Pembangunan KIPP Papua Pegunungan Berjalan Lancar
Kemendagri Pastikan Pembangunan KIPP Papua Pegunungan Berjalan Lancar

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) Provinsi Papua Pegunungan tetap berjalan sesuai rencana, meskipun ada penyesuaian anggaran.

Papua Pegunungan Bangun Pusat Pemerintahan Baru di Lahan 136 Hektare
Papua Pegunungan Bangun Pusat Pemerintahan Baru di Lahan 136 Hektare

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menyiapkan lahan seluas 136 hektare untuk membangun kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) di dua lokasi, Walesi dan Wouma, yang pembangunannya akan dimulai pada tahun 2025 dengan anggaran APBN.