Papua Pegunungan Bangun Pusat Pemerintahan Baru di Lahan 136 Hektare

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menyiapkan lahan seluas 136 hektare untuk membangun kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) di dua lokasi, Walesi dan Wouma, yang pembangunannya akan dimulai pada tahun 2025 dengan anggaran APBN.

Wamena, 8 Februari 2024 - Provinsi Papua Pegunungan bersiap membangun pusat pemerintahan baru. Pembangunan ini akan menggunakan lahan seluas 136 hektare yang tersebar di dua lokasi, yaitu Walesi (94 hektare) dan Wouma (42 hektare). Proyek ambisius ini menandai langkah signifikan dalam pengembangan infrastruktur pemerintahan daerah.

Lokasi dan Anggaran Pembangunan

Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Pegunungan, Wasuok D Siep, menjelaskan bahwa pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) akan sepenuhnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025. Pemerintah daerah sendiri akan fokus pada persiapan lahan dan infrastruktur penunjang, seperti pembangunan jalan dan pagar di area KIPP.

"Pembangunan KIPP itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat atau dianggarkan melalui APBN 2025," ujar Wasuok D Siep dalam keterangannya di Wamena, Sabtu lalu. Persiapan lahan dan infrastruktur penunjang lainnya telah diselesaikan oleh pemerintah daerah. Saat ini, tinggal menunggu langkah selanjutnya dari pemerintah pusat untuk memulai konstruksi.

Tahapan Pembangunan dan Fasilitas Rusun

Pembangunan KIPP akan dimulai dengan pembangunan rumah susun (rusun) pada tahun 2025. Setelahnya, barulah pembangunan kantor-kantor pemerintahan akan dilakukan. Besaran anggaran yang dibutuhkan untuk keseluruhan proyek ini masih belum diumumkan, karena wewenang tersebut berada di tangan pemerintah pusat.

"Pada kawasan inti pusat pemerintah Provinsi Papua Pegunungan atau KIPP diawali pembangunan yakni rusun pada tahun 2025 dan tahun depannya baru kantor pemerintahan," tambah Wasuok. Pembangunan rusun ini bertujuan untuk menyediakan tempat tinggal bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Papua Pegunungan, sehingga mereka tidak perlu lagi menyewa rumah atau kos-kosan.

Manfaat Pembangunan KIPP

Dengan adanya KIPP, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja ASN. Dengan tersedianya rusun, para ASN dapat mengurangi pengeluaran untuk tempat tinggal dan fokus pada tugas dan tanggung jawab mereka. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan program-program pemerintah di Provinsi Papua Pegunungan.

"Pemerintah menyiapkan rusun untuk membantu ASN mengurangi pengeluaran dan meningkatkan kinerja mereka dalam program dan kegiatan," kata Wasuok. Proyek ini merupakan investasi jangka panjang yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan ASN di Provinsi Papua Pegunungan.

Kesimpulan

Pembangunan pusat pemerintahan baru di Papua Pegunungan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan ASN. Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat melalui APBN 2025, proyek ini diharapkan dapat berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi perkembangan Provinsi Papua Pegunungan. Tahap awal pembangunan akan difokuskan pada pembangunan rusun untuk ASN, sebelum kemudian dilanjutkan dengan pembangunan kantor-kantor pemerintahan.