Gubernur Papua Barat Minta Penghematan Anggaran OPD Tahun 2025
Penjabat Gubernur Papua Barat meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan penghematan anggaran tahun 2025 dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Penjabat Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk melakukan penghematan anggaran pada tahun 2025. Permintaan ini disampaikan langsung oleh Gubernur saat menyerahkan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Papua Barat Tahun 2025 kepada 48 OPD di Auditorium PKK Papua Barat, Manokwari, Kamis (30/1).
Penghematan anggaran difokuskan pada beberapa pos belanja. Gubernur menekankan perlunya pembatasan belanja untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar. Selain itu, belanja perjalanan dinas, honorarium, serta belanja pendukung tanpa capaian terukur juga perlu dikurangi.
Prioritas Belanja
Ali Baham menegaskan, penggunaan anggaran harus diprioritaskan untuk belanja yang berdampak langsung pada peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik. Hal ini merupakan poin penting dalam kebijakan penghematan anggaran tersebut. Dengan demikian, diharapkan akan terjadi peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran pemerintah daerah.
Transparansi dan Akuntabilitas
Gubernur juga mengingatkan para pimpinan OPD, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), untuk memastikan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Laporan pertanggungjawaban harus disusun secara sistematis, terstruktur, dan sesuai standar akuntansi pemerintah. Ketepatan waktu pelaporan juga menjadi hal krusial yang harus dipatuhi.
APBD Papua Barat 2025
APBD Papua Barat tahun 2025 sebesar Rp3,57 triliun. Anggaran tersebut akan dikelola oleh 48 OPD untuk membiayai berbagai kegiatan, termasuk enam urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib bukan pelayanan dasar, delapan urusan pilihan, serta urusan pendukung dan penunjang pemerintahan lainnya. Termasuk di dalamnya adalah dana transfer ke tujuh pemerintah kabupaten di Papua Barat.
Penurunan APBD dan Skala Prioritas
Terjadi penurunan APBD tahun 2025 karena sebagian aset telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Oleh karena itu, penggunaan anggaran harus dilakukan secara prioritas untuk memastikan efektivitas dan efisiensi program kerja, serta sejalan dengan kebutuhan masyarakat Papua Barat.
Komitmen Pimpinan OPD
Gubernur memahami bahwa alokasi dana untuk masing-masing OPD mengalami penurunan. Oleh karena itu, dibutuhkan keseriusan dan komitmen penuh dari seluruh pimpinan OPD dalam mengelola anggaran yang ada, agar tetap dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Papua Barat. Penghematan bukan berarti pengurangan kualitas pelayanan, namun peningkatan efisiensi dalam penggunaan sumber daya.