Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Artikel ini ditulis oleh
R
Reporter
  • Redaksi Merdeka
Disclaimer

Artikel ini ditulis ulang menggunakan artificial intelligence (AI). Jika ada kesalahan dalam konten, mohon laporkan ke redaksi.

Sulteng Tingkatkan Transparansi APBD 2025 Lewat Aplikasi e-MEP Tepra
Sulteng Tingkatkan Transparansi APBD 2025 Lewat Aplikasi e-MEP Tepra

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) meningkatkan transparansi dan efektivitas pengelolaan APBD 2025 melalui aplikasi e-MEP Tepra yang terintegrasi dengan SIPD untuk mendukung program Sulteng Nambaso dan Asta Cita.

#planetantara
Biak Numfor Terapkan Katalog Elektronik Versi 6.0: Pengadaan Barang dan Jasa Lebih Transparan
Biak Numfor Terapkan Katalog Elektronik Versi 6.0: Pengadaan Barang dan Jasa Lebih Transparan

Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua, resmi menerapkan katalog elektronik versi 6.0 untuk pengadaan barang dan jasa, menjanjikan peningkatan transparansi dan efisiensi.

#planetantara
E-Katalog Versi 6: Transformasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Era Baru
E-Katalog Versi 6: Transformasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Era Baru

Peluncuran e-Katalog versi 6 oleh IFPI dan LKPP menandai transformasi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang lebih transparan, efisien, dan adaptif, membangun tata kelola yang berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat.

#planetantara
Wagub Sultra Dorong Transparansi Anggaran Lewat E-Katalog 6.0
Wagub Sultra Dorong Transparansi Anggaran Lewat E-Katalog 6.0

Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara mendorong penggunaan e-Katalog 6.0 untuk meningkatkan transparansi dan menekan penyimpangan anggaran pemerintah, serta mendukung reformasi birokrasi.

#planetantara
Babel Terapkan E-Katalog Versi 6: Dorong Perekonomian dan UMKM
Babel Terapkan E-Katalog Versi 6: Dorong Perekonomian dan UMKM

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerapkan e-katalog versi 6 untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan penggunaan produk dalam negeri, khususnya UMKM.

#planetantara
Pemprov Kalsel Optimalkan Pengadaan Barang dan Jasa, Dorong Transparansi dan Efisiensi
Pemprov Kalsel Optimalkan Pengadaan Barang dan Jasa, Dorong Transparansi dan Efisiensi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) melakukan optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk mewujudkan tata kelola yang transparan, efisien, dan akuntabel, serta mendorong penggunaan produk dalam negeri dan U

#planetantara
Kepri Percepat Implementasi Katalog Elektronik Versi 6.0 untuk Pengadaan yang Lebih Transparan
Kepri Percepat Implementasi Katalog Elektronik Versi 6.0 untuk Pengadaan yang Lebih Transparan

Pemerintah Provinsi Kepri berkolaborasi dengan LKPP RI untuk mempercepat implementasi katalog elektronik versi 6.0 guna meningkatkan transparansi dan efisiensi pengadaan barang dan jasa di daerah.

katalog elektronik
Pengadaan Nasional Capai Rp1.200 Triliun, Dorong Ekonomi dan Ciptakan Lapangan Kerja
Pengadaan Nasional Capai Rp1.200 Triliun, Dorong Ekonomi dan Ciptakan Lapangan Kerja

Nilai pengadaan barang dan jasa pemerintah selama tiga tahun terakhir melampaui Rp1.200 triliun, menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, ditunjang oleh implementasi e-katalog versi 6.0.

pengadaan nasional
Hendrar Prihadi dan KPK Bahas Pencegahan Korupsi di e-Katalog V6
Hendrar Prihadi dan KPK Bahas Pencegahan Korupsi di e-Katalog V6

Kepala LKPP, Hendrar Prihadi, bertemu KPK untuk membahas pencegahan korupsi dalam e-Katalog V6, sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang baru, dan menargetkan peningkatan efisiensi serta penggunaan produk dalam negeri dan UMKM.

KPK