Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Artikel ini ditulis oleh
R
Reporter
  • Redaksi Merdeka
Disclaimer

Artikel ini ditulis ulang menggunakan artificial intelligence (AI). Jika ada kesalahan dalam konten, mohon laporkan ke redaksi.

Wagub Sultra Dorong Transparansi Anggaran Lewat E-Katalog 6.0
Wagub Sultra Dorong Transparansi Anggaran Lewat E-Katalog 6.0

Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara mendorong penggunaan e-Katalog 6.0 untuk meningkatkan transparansi dan menekan penyimpangan anggaran pemerintah, serta mendukung reformasi birokrasi.

#planetantara
Kemenkum Sultra Dukung Penuh Percepatan Layanan e-Harmonisasi untuk Reformasi Birokrasi
Kemenkum Sultra Dukung Penuh Percepatan Layanan e-Harmonisasi untuk Reformasi Birokrasi

Kemenkumham Sulawesi Tenggara berkomitmen mempercepat layanan e-Harmonisasi untuk permohonan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Daerah guna mendukung reformasi birokrasi dan digitalisasi pemerintahan.

#planetantara
Inaproc: Platform Terpusat SPSE Permudah Pengadaan Barang di Sulut
Inaproc: Platform Terpusat SPSE Permudah Pengadaan Barang di Sulut

Wagub Sulut, Victor Mailangkay, menjelaskan Inaproc, platform terpusat SPSE, sebagai solusi untuk mempermudah, mentransparansikan, dan mengefisienkan pengadaan barang dan jasa di pemerintahan.

#planetantara
Pemprov Sulteng Optimalkan TEPRA untuk Percepat Penyerapan Anggaran
Pemprov Sulteng Optimalkan TEPRA untuk Percepat Penyerapan Anggaran

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah maksimalkan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) untuk evaluasi dan percepatan penyerapan anggaran daerah yang masih rendah, baru mencapai 4,18 persen hingga 26 Maret 2025.

#planetantara
Donggala Bangun Mal Pelayanan Publik dan Luncurkan Aplikasi 'Lapor Bupati'
Donggala Bangun Mal Pelayanan Publik dan Luncurkan Aplikasi 'Lapor Bupati'

Pemkab Donggala membangun mal pelayanan publik dan meluncurkan aplikasi Lapor Bupati untuk memudahkan akses pelayanan dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

#planetantara
Mendagri Terbitkan Surat Edaran Efisiensi Anggaran: Fokus pada Program Pro-Rakyat
Mendagri Terbitkan Surat Edaran Efisiensi Anggaran: Fokus pada Program Pro-Rakyat

Mendagri terbitkan Surat Edaran Nomor 900/833/SJ tentang efisiensi belanja daerah TA 2025 untuk mendukung program pro-rakyat, dengan penghematan dialihkan ke bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

#planetantara
Situbondo Beralih ke E-Surat: Aplikasi Srikandi Dongkrak Efisiensi Anggaran
Situbondo Beralih ke E-Surat: Aplikasi Srikandi Dongkrak Efisiensi Anggaran

Pemkab Situbondo mulai bertransformasi digital dengan menerapkan aplikasi Srikandi untuk pengelolaan surat elektronik, guna meningkatkan efisiensi anggaran dan mempercepat proses administrasi.

#planetantara
Inpres Efisiensi Anggaran: Momentum Transparansi Keuangan Daerah Kalsel
Inpres Efisiensi Anggaran: Momentum Transparansi Keuangan Daerah Kalsel

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran mendorong peningkatan transparansi dan kinerja pengelolaan keuangan daerah di Kalimantan Selatan, menjadikan Kalsel sebagai contoh bagi daerah lain.

#planetantara
Kemendagri Dorong Pencegahan Defisit APBD Lewat Digitalisasi
Kemendagri Dorong Pencegahan Defisit APBD Lewat Digitalisasi

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah untuk mencegah defisit APBD dengan memanfaatkan transformasi digital melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) guna pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan transparan.

Kemendagri
Dorong Pendapatan Daerah, Pemerintah Pusat Tekankan Transaksi Elektronik
Dorong Pendapatan Daerah, Pemerintah Pusat Tekankan Transaksi Elektronik

Kementerian Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan transaksi elektronik guna meningkatkan pendapatan daerah dan mencapai inklusi keuangan, dengan capaian digitalisasi yang telah melampaui target.

Kemendagri
Kemendagri Dorong ETPD untuk Tingkatkan Pendapatan Daerah
Kemendagri Dorong ETPD untuk Tingkatkan Pendapatan Daerah

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) gencar mendorong pemerintah daerah menerapkan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi pengelolaan pendapatan.

Kemendagri