Pemprov Sulsel Perkuat TP2DD untuk Optimalkan Pendapatan Pajak Daerah
Pemprov Sulsel Perkuat TP2DD untuk Optimalkan Pendapatan Pajak Daerah

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperkuat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) guna mengoptimalkan pendapatan pajak daerah melalui digitalisasi transaksi.

45.551 Transaksi Elektronik di Aceh Barat hingga Mei 2025: Pemerintahan Digital Menuju Layanan Publik yang Lebih Efisien
45.551 Transaksi Elektronik di Aceh Barat hingga Mei 2025: Pemerintahan Digital Menuju Layanan Publik yang Lebih Efisien

Pemkab Aceh Barat telah mencatat 45.551 transaksi elektronik hingga Mei 2025, sebagai upaya mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan meningkatkan efisiensi layanan publik.

Sorong Terapkan Sistem Digital untuk Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah
Sorong Terapkan Sistem Digital untuk Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah

Pemkot Sorong berinovasi dengan sistem digital untuk pengelolaan PAD, menargetkan peningkatan pendapatan hingga dua kali lipat.

Sulsel dan BRIN Garap Strategi Transformasi Digital Pemerintahan
Sulsel dan BRIN Garap Strategi Transformasi Digital Pemerintahan

Pemprov Sulsel dan BRIN berkolaborasi menyusun strategi transformasi digital pemerintahan, ditandai peningkatan signifikan indeks SPBE dan reformasi birokrasi.

Kemenkum Sultra Dukung Penuh Percepatan Layanan e-Harmonisasi untuk Reformasi Birokrasi
Kemenkum Sultra Dukung Penuh Percepatan Layanan e-Harmonisasi untuk Reformasi Birokrasi

Kemenkumham Sulawesi Tenggara berkomitmen mempercepat layanan e-Harmonisasi untuk permohonan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Daerah guna mendukung reformasi birokrasi dan digitalisasi pemerintahan.

Inaproc: Platform Terpusat SPSE Permudah Pengadaan Barang di Sulut
Inaproc: Platform Terpusat SPSE Permudah Pengadaan Barang di Sulut

Wagub Sulut, Victor Mailangkay, menjelaskan Inaproc, platform terpusat SPSE, sebagai solusi untuk mempermudah, mentransparansikan, dan mengefisienkan pengadaan barang dan jasa di pemerintahan.

Pemprov Sulteng Optimalkan TEPRA untuk Percepat Penyerapan Anggaran
Pemprov Sulteng Optimalkan TEPRA untuk Percepat Penyerapan Anggaran

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah maksimalkan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) untuk evaluasi dan percepatan penyerapan anggaran daerah yang masih rendah, baru mencapai 4,18 persen hingga 26 Maret 2025.

Donggala Bangun Mal Pelayanan Publik dan Luncurkan Aplikasi 'Lapor Bupati'
Donggala Bangun Mal Pelayanan Publik dan Luncurkan Aplikasi 'Lapor Bupati'

Pemkab Donggala membangun mal pelayanan publik dan meluncurkan aplikasi Lapor Bupati untuk memudahkan akses pelayanan dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Mendagri Terbitkan Surat Edaran Efisiensi Anggaran: Fokus pada Program Pro-Rakyat
Mendagri Terbitkan Surat Edaran Efisiensi Anggaran: Fokus pada Program Pro-Rakyat

Mendagri terbitkan Surat Edaran Nomor 900/833/SJ tentang efisiensi belanja daerah TA 2025 untuk mendukung program pro-rakyat, dengan penghematan dialihkan ke bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Situbondo Beralih ke E-Surat: Aplikasi Srikandi Dongkrak Efisiensi Anggaran
Situbondo Beralih ke E-Surat: Aplikasi Srikandi Dongkrak Efisiensi Anggaran

Pemkab Situbondo mulai bertransformasi digital dengan menerapkan aplikasi Srikandi untuk pengelolaan surat elektronik, guna meningkatkan efisiensi anggaran dan mempercepat proses administrasi.

Inpres Efisiensi Anggaran: Momentum Transparansi Keuangan Daerah Kalsel
Inpres Efisiensi Anggaran: Momentum Transparansi Keuangan Daerah Kalsel

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran mendorong peningkatan transparansi dan kinerja pengelolaan keuangan daerah di Kalimantan Selatan, menjadikan Kalsel sebagai contoh bagi daerah lain.

Kemendagri Dorong Pencegahan Defisit APBD Lewat Digitalisasi
Kemendagri Dorong Pencegahan Defisit APBD Lewat Digitalisasi

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah untuk mencegah defisit APBD dengan memanfaatkan transformasi digital melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) guna pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan transparan.