Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) meningkatkan transparansi dan efektivitas pengelolaan APBD 2025 melalui aplikasi e-MEP Tepra yang terintegrasi dengan SIPD untuk mendukung program Sulteng Nambaso dan Asta Cita.

Kemenkumham Sulawesi Tenggara berkomitmen mempercepat layanan e-Harmonisasi untuk permohonan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Daerah guna mendukung reformasi birokrasi dan digitalisasi pemerintahan.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengajukan Ranperda perampingan OPD untuk efisiensi anggaran dan peningkatan pelayanan publik, serta adaptasi terhadap regulasi terbaru keuangan daerah.

Gubernur Lampung dan DKI Jakarta bertemu di Balai Kota, membahas kerja sama pengembangan aplikasi JAKI dan hilirisasi pangan untuk kemajuan daerah.

Peningkatan kompetensi ASN menjadi fokus utama reformasi birokrasi melalui kolaborasi lintas sektor dan inovasi, diwujudkan lewat kemitraan dengan lembaga sertifikasi dan komunitas profesional serta platform SmartASN.

Bupati Kudus meminta ASN di daerahnya untuk memiliki keahlian multitalenta guna mengatasi kekurangan pegawai akibat banyaknya ASN yang memasuki masa pensiun.

Kementerian PANRB mendorong penguatan implementasi Open Government Partnership (OGP) di Indonesia untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, serta memastikan reformasi birokrasi berdampak bagi masyarakat.

Menteri PANRB dan Mendagri membahas penguatan pembinaan reformasi birokrasi daerah untuk percepatan transformasi digital dan peningkatan pelayanan publik.

Pemkot Surabaya berkolaborasi dengan DPRD untuk mengintegrasikan aduan masyarakat ke aplikasi WargaKu guna mempercepat dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik.

Pemkab Solok berupaya gencar meningkatkan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) untuk mendukung validasi NISN dan akses layanan publik bagi anak, dengan berbagai inovasi dan sosialisasi.