Kolaborasi Lintas Sektor: Kunci Transformasi Manajemen ASN di Indonesia

Peningkatan kompetensi ASN menjadi fokus utama reformasi birokrasi melalui kolaborasi lintas sektor dan inovasi, diwujudkan lewat kemitraan dengan lembaga sertifikasi dan komunitas profesional serta platform SmartASN.

Jakarta, 27 Maret 2024 - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menekankan pentingnya peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pilar utama reformasi birokrasi. Hal ini guna menghadapi tantangan pelayanan publik yang semakin kompleks dan menuntut inovasi serta kolaborasi lintas sektor. Penguatan kemitraan dengan lembaga sertifikasi dan komunitas profesional menjadi salah satu kunci keberhasilannya.

Menurut Menteri Rini, 'Dalam penguatan kebijakan grand design manajemen ASN, kami perlu insight dari stakeholder lintas sektor, khususnya pada aspek peningkatan kompetensi. Proses pendampingan harus inline dengan rencana yang telah kami siapkan.'

Kementerian PANRB berkomitmen untuk mendorong peningkatan kompetensi ASN melalui pertukaran wawasan dan penerapan praktik terbaik. Sistem pembelajaran ASN yang dirancang terpadu dengan pekerjaan memungkinkan pembelajaran langsung dalam praktik kerja sehari-hari. Sistem ini juga terhubung dengan pengelolaan talenta dan pengembangan karier, menjadikan pembelajaran sebagai bagian integral peningkatan kapasitas pegawai.

Pemanfaatan Teknologi dan Kolaborasi Lintas Sektor

Kementerian PANRB telah meluncurkan platform SmartASN, bagian dari portal administrasi pemerintahan (INAgov), yang mengintegrasikan pembelajaran ASN. Platform ini menghubungkan berbagai metode pembelajaran, termasuk learning with work, integrasi dengan human capital system, dan pemanfaatan sumber daya lintas instansi. Menteri Rini menambahkan, “Kita akan amplifikasi ini bahwa ASN punya platform pembelajaran, ini adalah satu upaya kami. Ini adalah salah satu contoh publik dengan civil society bekerja sama.”

INAgov, dibangun oleh INA DIGITAL, mengoptimalkan pengelolaan ASN dengan teknologi digital. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi kinerja melalui fitur monitoring layanan, pengembangan kompetensi, pengaturan sasaran kinerja pegawai, dan fitur lainnya.

Co-founder & Advisor CIPG, Yanuar Nugroho, menjelaskan pentingnya kolaborasi publik dan civil society dalam mendorong kebijakan dan implementasi pembangunan berkelanjutan. Ia menyatakan, “Ini adalah spin off dari open government partnership, kemitraan dapat dilakukan dengan para ASN di sejumlah kementerian strategis dan komponen masyarakat sipil.”

Open Government Partnership dan Pengembangan Kompetensi ASN

Open government partnership merupakan inisiatif untuk mendorong pemerintah yang terbuka dan partisipatif melalui proses ko-kreasi. Proses ini mengolaborasikan elemen pemerintah dan non-pemerintah, seperti organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan mitra pembangunan.

Pembelajaran yang difokuskan meliputi leadership, capacity building, dan perbaikan policy making. Kegiatan prioritas mencakup mempertemukan ASN dan elemen non-pemerintah dengan mentor berpengalaman, pelatihan soft skill, dan publikasi untuk menginspirasi masyarakat.

CIPG, sebagai wadah pemikir kebijakan, berperan sebagai rujukan dalam inovasi, kebijakan, dan tata kelola. Aktivitas CIPG meliputi penelitian, konsultansi, advokasi, dan peningkatan kapasitas melalui analisis berdasarkan bukti dan data. Fokus kajian CIPG mencakup dinamika pengetahuan dan inovasi, serta informasi dan perubahan sosial.

Membangun Pemimpin Muda untuk Masa Depan

Yanuar Nugroho menekankan pentingnya penyelarasan konsep yang ditawarkan dengan grand design manajemen ASN. Ia berharap, “Mari fokuskan dalam lima tahun ke depan bisa muncul pemimpin muda di pemerintah dan masyarakat sipil yang bisa bekerja sama dengan lebih bermakna.”

Kesimpulannya, kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi kunci dalam transformasi manajemen ASN di Indonesia. Peningkatan kompetensi ASN melalui berbagai program dan platform pembelajaran akan menghasilkan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.