Cegah Manipulasi Absensi, Pemprov Malut Terapkan Sistem Absensi Palm Vein untuk ASN
Cegah Manipulasi Absensi, Pemprov Malut Terapkan Sistem Absensi Palm Vein untuk ASN

Pemprov Malut terapkan sistem absensi Palm Vein berbasis biometrik untuk ASN. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kedisiplinan dan mencegah manipulasi data kehadiran.

Papua Pegunungan Beralih ke Absensi Digital pada 2025: Tingkatkan Kedisiplinan ASN dan Transparansi TPP
Papua Pegunungan Beralih ke Absensi Digital pada 2025: Tingkatkan Kedisiplinan ASN dan Transparansi TPP

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan berencana menerapkan absensi digital pada 2025 untuk meningkatkan kedisiplinan ASN dan transparansi pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP).

Wabup Bangka Tengah Wajibkan ASN Absen Elektronik via GPS dan Selfie, Antisipasi Kecurangan!
Wabup Bangka Tengah Wajibkan ASN Absen Elektronik via GPS dan Selfie, Antisipasi Kecurangan!

Wakil Bupati Bangka Tengah, Efrianda, bertekad memberantas kecurangan absensi ASN dengan mewajibkan absen elektronik terintegrasi GPS dan selfie, sekaligus menekankan profesionalisme kerja ASN.

Pemkab Banyumas Pantau Kehadiran ASN Pasca Libur Lebaran 2025
Pemkab Banyumas Pantau Kehadiran ASN Pasca Libur Lebaran 2025

Pemerintah Kabupaten Banyumas melakukan pemantauan kehadiran ASN pada hari pertama masuk kerja setelah libur Lebaran 2025, dengan sebagian besar ASN hadir dan sanksi tegas bagi yang melanggar.

Pemkot Sorong Terapkan Apel Siang untuk Tingkatkan Disiplin ASN
Pemkot Sorong Terapkan Apel Siang untuk Tingkatkan Disiplin ASN

Pemerintah Kota Sorong akan menerapkan apel pagi dan siang serta mesin absensi untuk meningkatkan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan penyaluran tunjangan kinerja pegawai (TPP).

Pemkot Bengkulu Terapkan Absensi Berbasis Koordinat untuk Tingkatkan Disiplin ASN
Pemkot Bengkulu Terapkan Absensi Berbasis Koordinat untuk Tingkatkan Disiplin ASN

Pemerintah Kota Bengkulu akan menerapkan sistem absensi berbasis koordinat bagi ASN dan PPPK untuk meningkatkan kedisiplinan dan pelayanan publik, mulai Maret 2025.