Pemprov Sulteng Optimalkan TEPRA untuk Percepat Penyerapan Anggaran

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah maksimalkan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) untuk evaluasi dan percepatan penyerapan anggaran daerah yang masih rendah, baru mencapai 4,18 persen hingga 26 Maret 2025.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) gencar berupaya meningkatkan penyerapan anggaran daerah yang hingga 26 Maret 2025 baru mencapai 4,18 persen. Untuk mencapai target, Pemprov Sulteng mengaktifkan kembali peran Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) guna mengevaluasi penggunaan anggaran daerah secara bulanan. Wakil Gubernur Sulteng, Renny Lamadjido, mengungkapkan hal tersebut di Palu, Sabtu lalu.

Langkah ini diambil sebagai respon atas rendahnya realisasi belanja daerah yang baru mencapai Rp230 miliar dari total target Rp5,5 triliun. Rendahnya penyerapan ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah, mengingat pentingnya anggaran untuk mendukung program pembangunan di Sulawesi Tengah. Dengan adanya evaluasi bulanan, diharapkan kendala dalam penyerapan anggaran dapat diidentifikasi dan dicarikan solusi secepatnya.

Wakil Gubernur menekankan pentingnya peran TEPRA dalam mengawasi realisasi anggaran, baik dari APBN maupun APBD. "Kami ingin mengaktifkan kembali peran TEPRA, dimana evaluasi dilaksanakan setiap bulan," ujar Renny Lamadjido. Tujuannya, untuk mengidentifikasi hambatan dalam penyerapan anggaran dan meningkatkan kualitas serapan anggaran secara keseluruhan. "Kalau serapan belum tercapai, kita tahu apa permasalahannya dan bisa menemukan solusinya," tambahnya.

Realisasi Anggaran Sulteng Masih Rendah

Data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menunjukkan realisasi belanja daerah di Sulteng masih sangat rendah. Dari total target belanja sebesar Rp5,5 triliun, baru Rp230 miliar atau 4,18 persen yang terealisasi. Rinciannya, belanja pegawai mencapai Rp197 miliar (8,25 persen dari target Rp2,38 triliun), belanja barang dan jasa Rp16,2 miliar (1 persen dari target Rp1,54 triliun), belanja modal Rp16,2 miliar (2,7 persen dari target Rp594 miliar), dan belanja lainnya hanya Rp500 juta (0,05 persen dari target Rp973 miliar).

Rendahnya realisasi belanja modal menjadi sorotan tersendiri. Hal ini dikarenakan belanja modal sangat penting untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik yang mendukung kemajuan daerah. Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi mendalam untuk mengetahui penyebab rendahnya realisasi belanja modal dan mencari solusi untuk mempercepatnya.

Dengan adanya evaluasi bulanan melalui TEPRA, diharapkan permasalahan ini dapat segera teratasi. Identifikasi kendala dan solusi yang tepat sasaran akan menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas penyerapan anggaran dan mempercepat pembangunan di Sulawesi Tengah.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Dengan adanya pengawasan yang ketat dan evaluasi berkala, diharapkan penggunaan anggaran dapat lebih efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Sulawesi Tengah.

Langkah Pemprov Sulteng Percepat Penyerapan Anggaran

Sebagai tindak lanjut dari rendahnya realisasi anggaran, Pemprov Sulteng melalui TEPRA akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap setiap jenis belanja. Evaluasi ini akan fokus pada identifikasi kendala dan hambatan yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran. Hasil evaluasi akan digunakan sebagai dasar untuk merumuskan strategi dan langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran.

Selain evaluasi bulanan, Pemprov Sulteng juga akan meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait untuk memastikan proses penganggaran dan pelaksanaan kegiatan berjalan lancar. Koordinasi yang baik akan mempermudah identifikasi masalah dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, diharapkan penyerapan anggaran dapat ditingkatkan secara signifikan.

Pemprov Sulteng juga akan melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada para pengelola anggaran di tingkat SKPD. Sosialisasi dan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan para pengelola anggaran dalam mengelola anggaran secara efektif dan efisien. Dengan SDM yang terampil, diharapkan proses penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih optimal.

Dengan berbagai upaya yang dilakukan, Pemprov Sulteng optimis dapat meningkatkan penyerapan anggaran dan mencapai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini akan berdampak positif bagi pembangunan di Sulawesi Tengah dan kesejahteraan masyarakatnya.

Ke depan, Pemprov Sulteng akan terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran daerah. Transparansi dan akuntabilitas akan terus dijaga agar penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.