Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Artikel ini ditulis oleh
R
Reporter
  • Redaksi Merdeka
Disclaimer

Artikel ini ditulis ulang menggunakan artificial intelligence (AI). Jika ada kesalahan dalam konten, mohon laporkan ke redaksi.

Komisi V DPR Minta Kemendes Pertahankan Kinerja dan Predikat WTP
Komisi V DPR Minta Kemendes Pertahankan Kinerja dan Predikat WTP

Komisi V DPR RI mendorong Kementerian Desa mempertahankan kinerja baik dan predikat WTP, serta memaksimalkan serapan anggaran 2025 meskipun terdapat efisiensi.

#planetantara
Penyaluran Dana Transfer ke Daerah di Papua Barat Baru 13,6 Persen
Penyaluran Dana Transfer ke Daerah di Papua Barat Baru 13,6 Persen

Kinerja penyaluran dana transfer ke daerah (TKD) di Papua Barat pada triwulan I 2025 baru mencapai 13,6 persen dari total pagu Rp10,87 triliun, disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran dan kesiapan daerah yang belum optimal.

#planetantara
Pemkab Bekasi Realisasikan 20 Persen Belanja APBD 2025: Evaluasi dan Harmonisasi Metode Penghitungan
Pemkab Bekasi Realisasikan 20 Persen Belanja APBD 2025: Evaluasi dan Harmonisasi Metode Penghitungan

Pemerintah Kabupaten Bekasi merealisasikan 20 persen belanja APBD 2025 di triwulan pertama, namun perbedaan metode penghitungan antar OPD menjadi sorotan dan akan segera diharmonisasikan.

#planetantara
Dana Desa Rp71 Triliun Aman, Tak Terdampak Efisiensi Anggaran
Dana Desa Rp71 Triliun Aman, Tak Terdampak Efisiensi Anggaran

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal memastikan dana desa 2025 sebesar Rp71 triliun tetap cair dan tidak terdampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

konten ai
Kementerian Pariwisata: Optimasi Anggaran, Maksimalkan Kinerja Pariwisata Indonesia
Kementerian Pariwisata: Optimasi Anggaran, Maksimalkan Kinerja Pariwisata Indonesia

Kementerian Pariwisata Indonesia berkomitmen mengoptimalkan anggaran untuk mencapai target kinerja di sektor pariwisata 2025 melalui kolaborasi strategis dan program unggulan seperti Gerakan Wisata Bersih dan Desa Wisata, kendati adanya efisiensi anggaran

konten ai
Pemotongan Anggaran Tak Pengaruhi Program Desa: Menteri Susanto
Pemotongan Anggaran Tak Pengaruhi Program Desa: Menteri Susanto

Menteri Desa Yandri Susanto memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran pemerintah tidak akan mengganggu program pengembangan desa, dengan penyesuaian pada pengadaan alat tulis dan acara di hotel.

Sumber Antara
Kolaborasi Kunci Majukan Desa di Tengah Pemotongan Anggaran
Kolaborasi Kunci Majukan Desa di Tengah Pemotongan Anggaran

Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) mendorong kolaborasi untuk memajukan desa meskipun anggaran negara dipotong Rp306,69 triliun.

Sumber Antara
Kementerian Desa Pangkas Anggaran Rp1 Triliun, Fokus pada Efisiensi
Kementerian Desa Pangkas Anggaran Rp1 Triliun, Fokus pada Efisiensi

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDT) memangkas anggaran 2025 sebesar Rp1 triliun sebagai tindak lanjut kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, yang difokuskan pada program-program prioritas.

Sumber Antara
APBD Papua Pegunungan 2025: Rp2 Triliun untuk Kesejahteraan Masyarakat
APBD Papua Pegunungan 2025: Rp2 Triliun untuk Kesejahteraan Masyarakat

Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menetapkan APBD 2025 sebesar Rp2 triliun, fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di delapan kabupaten dengan optimalisasi penyerapan anggaran dan koordinasi antar OPD.

APBDPapuaPegunungan
Target PAD Rejang Lebong Rp93 Miliar di 2025: Tantangan dan Strategi
Target PAD Rejang Lebong Rp93 Miliar di 2025: Tantangan dan Strategi

Pemkab Rejang Lebong menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp93 miliar pada tahun 2025, meningkat dari target tahun sebelumnya, dengan strategi evaluasi berkala dan dukungan penuh dari seluruh pihak.

Bengkulu
Agam Siap Optimalkan PAD 2025 Capai Rp207 Miliar
Agam Siap Optimalkan PAD 2025 Capai Rp207 Miliar

Pemkab Agam menyiapkan empat strategi jitu untuk mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp207 miliar pada tahun 2025, termasuk peningkatan efisiensi pajak, eksplorasi potensi baru, kolaborasi antar lembaga, dan sosialisasi ke masyarakat.

PajakDaerah