Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Belanja Negara di Sulawesi Tenggara Capai Rp5,8 Triliun hingga April
Belanja Negara di Sulawesi Tenggara Capai Rp5,8 Triliun hingga April

Hingga 25 April 2024, belanja negara di Sulawesi Tenggara mencapai Rp5,8 triliun, terdiri dari belanja kementerian/lembaga dan transfer ke daerah, dengan realisasi pendapatan negara mencapai Rp808,61 miliar.

Belanja Negara di Sulawesi Tenggara Capai Rp3,85 Triliun hingga Maret 2025
Belanja Negara di Sulawesi Tenggara Capai Rp3,85 Triliun hingga Maret 2025

Hingga 21 Maret 2025, belanja negara di Sulawesi Tenggara mencapai Rp3,85 triliun, terdiri dari belanja kementerian/lembaga dan transfer ke daerah, dengan realisasi pendapatan negara mencapai Rp512,06 miliar.

Belanja Negara di Sulawesi Tenggara Capai Rp2,67 Triliun hingga 7 Maret 2025
Belanja Negara di Sulawesi Tenggara Capai Rp2,67 Triliun hingga 7 Maret 2025

Hingga 7 Maret 2025, belanja negara di Sulawesi Tenggara mencapai Rp2,67 triliun, terdiri dari belanja kementerian/lembaga dan transfer ke daerah, dengan realisasi pendapatan negara mencapai Rp486,09 miliar.

Pendapatan Negara di Sulawesi Tenggara Capai Rp449,48 Miliar
Pendapatan Negara di Sulawesi Tenggara Capai Rp449,48 Miliar

Realisasi Pendapatan Negara di Sulawesi Tenggara periode Januari-Februari 2025 mencapai Rp449,48 miliar, terdiri dari penerimaan pajak dan PNBP, meskipun terjadi kontraksi pada sektor perpajakan.

Belanja Negara di Sumatera Barat Tumbuh 3,81 Persen hingga Januari 2025
Belanja Negara di Sumatera Barat Tumbuh 3,81 Persen hingga Januari 2025

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) mencatat realisasi belanja negara di Sumatera Barat hingga Januari 2025 mencapai Rp2,90 triliun, tumbuh 3,81 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, didorong peningkatan transfer ke daerah.

Pendapatan Negara Sultra Capai Rp399,4 Miliar, Sektor Pajak Alami Kontraksi
Pendapatan Negara Sultra Capai Rp399,4 Miliar, Sektor Pajak Alami Kontraksi

Realisasi Pendapatan Negara di Sulawesi Tenggara hingga 21 Februari 2025 mencapai Rp399,4 miliar, dengan sektor pajak mengalami kontraksi 14,12 persen secara tahunan.

Pendapatan Negara Sultra Capai Rp326,5 Miliar, Belanja Negara Sentuh Rp2,31 Triliun
Pendapatan Negara Sultra Capai Rp326,5 Miliar, Belanja Negara Sentuh Rp2,31 Triliun

Hingga 14 Februari 2025, Pendapatan Negara di Sulawesi Tenggara mencapai Rp326,5 miliar, sementara realisasi Belanja Negara mencapai Rp2,31 triliun, dengan kinerja tertinggi di KPPN Kendari.

Pendapatan Negara Sulteng Tembus Rp13,96 Triliun, Melebihi Target!
Pendapatan Negara Sulteng Tembus Rp13,96 Triliun, Melebihi Target!

Realisasi pendapatan negara di Sulawesi Tengah mencapai Rp13,96 triliun pada 2024, melampaui target dan menunjukan pertumbuhan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Pendapatan Negara Sultra Capai Rp288 Miliar, Belanja Negara Sentuh Rp2,25 Triliun
Pendapatan Negara Sultra Capai Rp288 Miliar, Belanja Negara Sentuh Rp2,25 Triliun

Hingga 7 Februari 2025, Pendapatan Negara di Sulawesi Tenggara mencapai Rp288 miliar, terdiri dari penerimaan pajak dan PNBP, sementara realisasi Belanja Negara mencapai Rp2,25 triliun.

Belanja Negara Papua Barat 2024 Capai Rp17,38 Triliun: Rincian dan Kinerja
Belanja Negara Papua Barat 2024 Capai Rp17,38 Triliun: Rincian dan Kinerja

Realisasi belanja negara di Papua Barat tahun 2024 mencapai Rp17,38 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah, dengan kinerja yang bervariasi antar sektor.

Pendapatan Negara di Sulawesi Tenggara Capai Rp245 Miliar (Januari 2025)
Pendapatan Negara di Sulawesi Tenggara Capai Rp245 Miliar (Januari 2025)

Hingga 24 Januari 2025, pendapatan negara di Sulawesi Tenggara mencapai Rp245 miliar, terdiri dari penerimaan pajak Rp175,3 miliar dan PNBP Rp69,7 miliar, meski terdapat kontraksi pada penerimaan pajak.

Transfer Ke Daerah Sulsel Capai Rp32 Triliun di 2024
Transfer Ke Daerah Sulsel Capai Rp32 Triliun di 2024

Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) di Sulawesi Selatan hingga akhir 2024 mencapai Rp32,06 triliun, meningkat 6,35 persen dibandingkan tahun sebelumnya, didorong peningkatan DAU, DAK, dan Dana Desa.