Belanja Negara di Sulawesi Tenggara Capai Rp3,85 Triliun hingga Maret 2025

Hingga 21 Maret 2025, belanja negara di Sulawesi Tenggara mencapai Rp3,85 triliun, terdiri dari belanja kementerian/lembaga dan transfer ke daerah, dengan realisasi pendapatan negara mencapai Rp512,06 miliar.

Kendari, Sulawesi Tenggara, 23 Maret 2025 - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja negara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) hingga 21 Maret 2025 mencapai angka yang signifikan, yaitu Rp3,85 triliun. Data ini mencakup periode 1 Januari hingga 21 Maret 2025, memberikan gambaran awal kinerja keuangan negara di daerah tersebut. Rincian belanja negara tersebut terdiri dari berbagai sektor dan menunjukkan tren yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut.

Realisasi belanja negara tersebut terdiri atas belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp1,01 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp2,84 triliun. Angka ini merupakan 15,11 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp25,6 triliun. Kepala Kanwil DJPb Kemenkeu Sultra, Syarwan, menjelaskan bahwa realisasi belanja K/L mencapai 16,44 persen dari pagu, sementara TKD mencapai 14,68 persen. Perbandingan ini memberikan insight penting tentang alokasi anggaran dan efektivitas penyerapan dana di kedua sektor tersebut.

Pertumbuhan belanja negara di Sultra menunjukkan dinamika yang menarik. Secara tahun ke tahun, belanja K/L tumbuh sebesar 25,98 persen, sedangkan belanja TKD meningkat 1,83 persen. Meskipun terdapat perbedaan pertumbuhan antara belanja K/L dan TKD, keduanya berkontribusi signifikan terhadap total realisasi belanja negara di Sultra. Hal ini menandakan adanya peningkatan aktivitas pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.

Analisis Belanja Negara Tertinggi dan Pertumbuhan Sektoral

Data lebih rinci menunjukkan bahwa belanja negara tertinggi dialokasikan pada institusi kepolisian, mencapai Rp254,32 miliar atau 24,95 persen dari total realisasi belanja di Sultra. Hal ini menunjukan prioritas pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut. Namun, perlu dicatat bahwa sebagian besar K/L, khususnya 10 K/L dengan pagu tertinggi, mengalami kontraksi pertumbuhan (year on year/yoy).

Kontraksi ini perlu dikaji lebih dalam untuk memahami penyebabnya dan mencari solusi untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran. Meskipun demikian, pertumbuhan positif pada belanja K/L secara keseluruhan menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam menjalankan program-programnya. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang mengalami kontraksi dan mencari strategi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja.

Dari sisi pendapatan negara, realisasi hingga 21 Maret 2025 mencapai Rp512,06 miliar. Pendapatan ini berasal dari penerimaan dalam negeri, meliputi penerimaan pajak (Rp337,49 miliar) dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp174,58 miliar. Namun, realisasi pendapatan negara ini mengalami kontraksi secara tahun ke tahun (yoy).

Kinerja Realisasi Belanja K/L

Penerimaan perpajakan mengalami kontraksi sebesar 31,19 persen (yoy), sementara PNBP justru menunjukan pertumbuhan positif sebesar 16,24 persen. Perbedaan kinerja antara penerimaan pajak dan PNBP ini perlu diteliti lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhinya. Data ini penting untuk merumuskan kebijakan fiskal yang lebih efektif di masa mendatang.

Dilihat dari persentase terhadap pagu, kinerja realisasi belanja K/L tertinggi terdapat pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kolaka, mencapai 20,73 persen. Kinerja ini terutama disumbangkan oleh akselerasi belanja pegawai. Sementara itu, dilihat dari nominal, kinerja tertinggi dicapai oleh KPPN Kendari, sebesar Rp736,15 miliar atau 72,52 persen dari seluruh realisasi belanja K/L di KPPN.

Kesimpulannya, data realisasi belanja dan pendapatan negara di Sulawesi Tenggara hingga Maret 2025 memberikan gambaran yang komprehensif tentang kinerja keuangan negara di wilayah tersebut. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk memahami tren dan tantangan yang dihadapi, serta merumuskan strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan negara di masa mendatang. Transparansi data ini penting untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan anggaran negara.