Pendapatan Negara Sultra Capai Rp137 Miliar di Awal 2025
Realisasi pendapatan negara di Sulawesi Tenggara (Sultra) hingga 10 Januari 2025 mencapai Rp137,47 miliar, terdiri dari penerimaan pajak dan PNBP, dengan kinerja belanja negara didominasi oleh institusi kepolisian.
Pendapatan Negara Sulawesi Tenggara (Sultra) Tembus Rp137 Miliar
Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat realisasi pendapatan negara hingga 10 Januari 2025 mencapai angka yang cukup signifikan, yaitu Rp137,47 miliar. Angka ini merupakan gabungan dari penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Rincian Pendapatan Negara Sultra
Lebih detail, Kepala Kanwil DJPb Kemenkeu Sultra, Syarwan, menjelaskan bahwa dari total pendapatan tersebut, Rp121,29 miliar bersumber dari sektor perpajakan, sedangkan Rp16,18 miliar berasal dari PNBP. Perlu dicatat bahwa realisasi pendapatan negara ini menunjukkan adanya kontraksi jika dibandingkan tahun sebelumnya.
Tren Pertumbuhan dan Kontraksi
Secara tahun ke tahun (year on year/yoy), penerimaan perpajakan mengalami kontraksi sebesar 1,49 persen. Sebaliknya, PNBP justru menunjukan pertumbuhan positif sebesar 31,69 persen. Perbedaan tren ini menarik untuk dikaji lebih lanjut terkait faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Realisasi Belanja Negara di Sultra
Di sisi lain, realisasi belanja negara di Sultra pada periode yang sama tercatat sebesar Rp857,19 miliar dari total pagu anggaran Rp25,57 triliun. Rinciannya, belanja kementerian dan lembaga (K/L) mencapai Rp167,98 miliar, sementara transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp689,21 miliar. Jika dipersentasekan, total realisasi belanja negara baru mencapai 3,35 persen dari pagu anggaran.
Pertumbuhan Belanja Negara dan Sektor Dominan
Secara tahunan, belanja K/L tumbuh sebesar 31,63 persen, dan belanja TKD meningkat hingga 53,00 persen. Sektor kepolisian menjadi penyumbang terbesar realisasi belanja negara, dengan total mencapai Rp50,30 miliar atau sekitar 29,95 persen dari total realisasi belanja di Sultra. Ini menunjukkan prioritas alokasi anggaran pada sektor keamanan.
Kinerja KPPN: Kolaka dan Kendari
Dari sisi kinerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), KPPN Kolaka menunjukan kinerja tertinggi jika dilihat dari persentase terhadap pagu anggaran, yaitu 3,40 persen. Sementara itu, KPPN Kendari mencatatkan kinerja tertinggi dari sisi nominal, yakni Rp121,19 miliar atau sekitar 72,15 persen dari total realisasi belanja K/L di seluruh KPPN.
Kesimpulan
Secara keseluruhan, realisasi pendapatan dan belanja negara di Sulawesi Tenggara pada awal tahun 2025 menunjukkan dinamika yang menarik. Meskipun pendapatan negara mengalami kontraksi di sektor perpajakan, namun pertumbuhan PNBP dan peningkatan belanja negara, terutama di sektor kepolisian, perlu menjadi perhatian dalam evaluasi dan perencanaan anggaran ke depan.