Pendapatan Negara di Sulawesi Tenggara Capai Rp245 Miliar (Januari 2025)

Hingga 24 Januari 2025, pendapatan negara di Sulawesi Tenggara mencapai Rp245 miliar, terdiri dari penerimaan pajak Rp175,3 miliar dan PNBP Rp69,7 miliar, meski terdapat kontraksi pada penerimaan pajak.

Pendapatan Negara Sulawesi Tenggara Capai Rp245 Miliar

Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Sulawesi Tenggara (Sultra) melaporkan realisasi pendapatan negara hingga 24 Januari 2025 mencapai angka Rp245 miliar. Laporan ini disampaikan Kepala Kanwil DJPb Kemenkeu Sultra, Syarwan, di Kendari pada Minggu, 26 Januari 2025. Angka fantastis ini tentu menarik perhatian dan perlu kita dalami lebih lanjut.

Sumber Pendapatan Negara di Sultra

Pendapatan tersebut berasal dari dua sektor utama: penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Penerimaan pajak menyumbang angka yang cukup signifikan, yaitu Rp175,3 miliar. Sementara itu, PNBP berkontribusi sebesar Rp69,7 miliar terhadap total pendapatan negara di Sultra. Rincian ini memberikan gambaran jelas tentang komposisi pendapatan daerah.

Tren Pertumbuhan dan Kontraksi

Meskipun angka pendapatan negara cukup besar, perlu diperhatikan adanya tren yang berbeda di antara kedua sektor tersebut. Secara tahun ke tahun (yoy), penerimaan pajak mengalami kontraksi sebesar 54,08 persen. Sebaliknya, PNBP justru menunjukan pertumbuhan yang cukup pesat, mencapai 110,06 persen. Perbedaan tren ini memerlukan analisis lebih lanjut untuk memahami penyebabnya.

Realisasi Belanja Negara di Sultra

Di sisi lain, realisasi belanja negara di Sultra pada periode yang sama tercatat sebesar Rp1,2 triliun dari total pagu anggaran Rp25,57 triliun. Angka ini terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp188,5 miliar dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp1,05 triliun. Realisasi belanja negara sebesar 4,88 persen dari pagu anggaran, dengan belanja K/L mencapai 3,06 persen dan TKD 5,45 persen.

Pertumbuhan Belanja Negara

Secara tahunan, belanja K/L mengalami pertumbuhan sebesar 2,74 persen, sedangkan belanja TKD meningkat 10,40 persen. Hal ini menandakan adanya peningkatan alokasi anggaran untuk daerah. Distribusi belanja negara ini perlu dikaji lebih lanjut untuk melihat efektivitas dan dampaknya bagi perekonomian daerah.

Sektor Belanja Tertinggi dan Kinerja KPPN

Institusi kepolisian menjadi sektor dengan realisasi belanja tertinggi, mencapai Rp53,25 miliar atau 28,25 persen dari total realisasi belanja di Sultra. Dari sisi kinerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), KPPN Kolaka menunjukan kinerja tertinggi sebesar 3,91 persen, terutama didorong oleh akselerasi belanja K/L. Sementara itu, KPPN Kendari mencatat realisasi belanja tertinggi secara nominal, yaitu Rp134,83 miliar atau sekitar 71,53 persen dari total realisasi belanja K/L di seluruh KPPN.

Kesimpulan

Realisasi pendapatan negara di Sulawesi Tenggara hingga 24 Januari 2025 mencapai Rp245 miliar, dengan kontribusi signifikan dari penerimaan pajak dan PNBP. Meskipun terdapat kontraksi pada penerimaan pajak, pertumbuhan PNBP cukup signifikan. Realisasi belanja negara juga menunjukkan tren positif, terutama pada belanja TKD. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pendapatan dan belanja negara di Sultra.