Pendapatan Negara Sulawesi Tenggara Capai Rp371 Miliar per 31 Januari 2025
Realisasi Pendapatan Negara di Sulawesi Tenggara hingga 31 Januari 2025 mencapai Rp371,05 miliar, terdiri dari penerimaan pajak dan PNBP, meskipun terjadi kontraksi pada penerimaan pajak secara tahunan.
Pendapatan Negara Sulawesi Tenggara Tembus Rp371 Miliar
Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Sulawesi Tenggara (Sultra) melaporkan realisasi Pendapatan Negara hingga 31 Januari 2025 mencapai angka Rp371,05 miliar. Berita ini disampaikan langsung oleh Kepala Kanwil DJPb Kemenkeu Sultra, Syarwan, di Kendari pada Senin lalu. Sumber pendapatan ini berasal dari penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Rincian Pendapatan Negara di Sultra
Lebih rinci, Syarwan menjelaskan bahwa Rp294,72 miliar berasal dari sektor perpajakan, sementara Rp76,33 miliar merupakan kontribusi dari PNBP. Meskipun terlihat angka yang cukup besar, perlu diperhatikan bahwa realisasi ini mengalami perubahan jika dibandingkan tahun sebelumnya.
Kontraksi dan Pertumbuhan Sektoral
Dari data yang dipaparkan, terlihat adanya kontraksi pada penerimaan perpajakan sebesar 50,46 persen secara tahun ke tahun (yoy). Sebaliknya, PNBP justru menunjukan pertumbuhan positif sebesar 82,10 persen (yoy). Hal ini menandakan dinamika yang menarik dalam sektor pendapatan negara di daerah tersebut.
Realisasi Belanja Negara di Sultra
Di sisi lain, realisasi Belanja Negara di Sultra periode yang sama mencapai Rp2,67 triliun dari total pagu Rp25,57 triliun. Angka ini terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp195,93 miliar dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp1,87 triliun. Realisasi belanja negara tersebut mencapai 8,09 persen dari pagu anggaran.
Pertumbuhan Belanja Negara
Secara tahunan, belanja K/L mengalami pertumbuhan sebesar 20,26 persen, sementara belanja TKD meningkat 27,64 persen. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan alokasi dana baik untuk kementerian/lembaga maupun transfer ke daerah di Sulawesi Tenggara.
Sektor dengan Belanja Tertinggi
Institusi kepolisian menjadi sektor dengan realisasi belanja tertinggi, yaitu sebesar Rp54,94 miliar atau sekitar 28,04 persen dari total realisasi belanja negara di Sultra. Kinerja tertinggi pada satuan kerja KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) dicapai oleh KPPN Kendari dengan angka Rp138,61 miliar (sekitar 71,10 persen dari total realisasi belanja K/L di KPPN), disusul KPPN Raha dengan 4,01 persen yang terutama didorong oleh akselerasi belanja pegawai.
Kesimpulan
Secara keseluruhan, realisasi Pendapatan Negara di Sulawesi Tenggara pada Januari 2025 menunjukkan angka yang signifikan meskipun terdapat kontraksi pada sektor perpajakan. Pertumbuhan positif pada sektor PNBP dan peningkatan realisasi belanja negara menjadi poin penting yang perlu diperhatikan dalam konteks pengelolaan keuangan daerah.
