Pendapatan Negara Sultra Capai Rp326,5 Miliar, Belanja Negara Sentuh Rp2,31 Triliun
Hingga 14 Februari 2025, Pendapatan Negara di Sulawesi Tenggara mencapai Rp326,5 miliar, sementara realisasi Belanja Negara mencapai Rp2,31 triliun, dengan kinerja tertinggi di KPPN Kendari.
Kendari, 17 Februari 2025 - Realisasi Pendapatan Negara di Sulawesi Tenggara (Sultra) hingga 14 Februari 2025 mencapai angka yang cukup signifikan, yaitu Rp326,5 miliar. Angka ini, menurut Kepala Kanwil DJPb Kemenkeu Sultra, Syarwan, merupakan gabungan dari penerimaan pajak (Rp227,15 miliar) dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp99,36 miliar.
Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya
Meskipun menunjukkan pendapatan yang cukup besar, realisasi Pendapatan Negara di Sultra mengalami kontraksi jika dibandingkan tahun sebelumnya. Penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar 26,03 persen (year on year/yoy), sementara PNBP justru mengalami pertumbuhan positif sebesar 25,77 persen. Kontraksi pada sektor pajak perlu menjadi perhatian untuk strategi peningkatan pendapatan di masa mendatang.
Realisasi Belanja Negara di Sultra
Di sisi lain, realisasi Belanja Negara di Sultra pada periode yang sama mencapai Rp2,31 triliun dari total pagu anggaran Rp25,57 triliun. Angka ini terdiri dari belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp404,89 miliar dan transfer ke daerah (TKD) senilai Rp1,9 triliun. Secara keseluruhan, realisasi Belanja Negara baru mencapai 9,05 persen dari pagu anggaran.
Secara rinci, realisasi belanja K/L mencapai 6,58 persen dari pagu, sedangkan TKD mencapai 9,84 persen. Menariknya, meskipun realisasi belanja masih rendah, belanja K/L mengalami pertumbuhan tahunan sebesar 54,78 persen, dan belanja TKD meningkat 30,89 persen. Pertumbuhan ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas belanja pemerintah, meskipun masih jauh dari target.
Sektor Belanja Tertinggi dan Kinerja KPPN
Sektor dengan realisasi belanja tertinggi adalah institusi kepolisian, dengan total belanja mencapai Rp110,79 miliar atau sekitar 27,36 persen dari total realisasi belanja di Sultra. Meskipun demikian, secara umum belanja K/L mengalami kontraksi sebesar 45,57 persen, yang disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah dalam mengelola keuangan negara secara efektif dan efisien.
Dari sisi kinerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), KPPN Raha mencatatkan kinerja tertinggi sebesar 8,56 persen, terutama didorong oleh akselerasi belanja pegawai. Sementara itu, KPPN Kendari mencatatkan realisasi belanja tertinggi secara nominal, yaitu Rp286,39 miliar atau sekitar 70,73 persen dari seluruh realisasi belanja K/L di seluruh KPPN Sultra. Kinerja yang baik dari KPPN ini menunjukkan efektivitas pengelolaan keuangan di tingkat daerah.
Kesimpulan
Secara keseluruhan, realisasi Pendapatan dan Belanja Negara di Sulawesi Tenggara hingga 14 Februari 2025 menunjukkan dinamika yang menarik. Meskipun pendapatan negara mengalami kontraksi di sektor pajak, pertumbuhan di sektor PNBP dan peningkatan belanja pemerintah menunjukkan adanya upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan negara. Pemantauan dan evaluasi berkala tetap diperlukan untuk memastikan tercapainya target pendapatan dan belanja negara di masa mendatang.
