Belanja Negara di Sumatera Barat Tumbuh 3,81 Persen hingga Januari 2025

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) mencatat realisasi belanja negara di Sumatera Barat hingga Januari 2025 mencapai Rp2,90 triliun, tumbuh 3,81 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, didorong peningkatan transfer ke daerah.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) melaporkan realisasi belanja negara di wilayah tersebut hingga 31 Januari 2025 mencapai angka Rp2,90 triliun. Angka ini menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 3,81 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yang tercatat sebesar Rp2,79 triliun. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh peningkatan transfer ke daerah (TKD). Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumbar, Syukriah, menyampaikan informasi ini dalam konferensi pers di Padang pada Jumat lalu.

Secara keseluruhan, realisasi belanja negara hingga akhir Januari 2025 telah mencapai 9,09 persen dari total pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025. Laporan ini memberikan gambaran awal mengenai kinerja keuangan negara di Sumatera Barat pada awal tahun ini, dan menjadi indikator penting bagi perencanaan dan pengelolaan anggaran selanjutnya.

Belanja negara di Sumatera Barat terdiri dari dua komponen utama: belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Pemerintah pusat mengalokasikan sebagian anggarannya untuk kantor-kantor vertikal kementerian/lembaga di Sumbar, sementara TKD disalurkan oleh DJPb kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di wilayah tersebut. Pemahaman terhadap kinerja kedua komponen ini sangat penting untuk menganalisis tren belanja negara secara komprehensif.

Realisiasi Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi belanja pemerintah pusat di Sumatera Barat hingga Januari 2025 mencapai Rp357,92 juta, atau 3,40 persen dari pagu anggaran tahun 2025. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 14,70 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya belanja barang dan belanja modal.

Meskipun demikian, realisasi belanja pegawai justru mengalami peningkatan. Pada Januari 2025, belanja pegawai tumbuh sebesar 5,92 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini didorong oleh kenaikan belanja gaji dan tunjangan PNS (7,02 persen), gaji dan tunjangan TNI/Polri (7,82 persen), serta gaji dan tunjangan PPPK (69,17 persen). Kenaikan signifikan pada belanja gaji dan tunjangan PPPK menjadi faktor penting yang berkontribusi pada pertumbuhan belanja pegawai.

Sebaliknya, belanja barang mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 50,54 persen. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya realisasi belanja barang nonoperasional (78,46 persen), belanja barang persediaan (79,61 persen), dan belanja jasa (62,37 persen). Kondisi ini perlu menjadi perhatian untuk evaluasi dan perencanaan anggaran selanjutnya.

Analisis Realisasi Belanja Modal dan Transfer ke Daerah

Realisasi belanja modal hingga Januari 2025 tercatat sebesar Rp0,86 miliar, atau hanya 0,06 persen dari pagu anggaran sebesar Rp2,43 triliun. Angka ini menunjukkan penurunan drastis sebesar 82,62 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini terjadi di seluruh komponen belanja modal, termasuk belanja modal peralatan dan mesin (turun 35,34 persen) dan belanja modal lainnya (turun 71,79 persen).

Sementara itu, realisasi transfer ke daerah (TKD) hingga akhir Januari 2025 mencapai Rp2,54 triliun, atau 11,88 persen dari alokasi pagu tahun 2025. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 7,08 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini terutama didorong oleh kenaikan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 11,49 persen. DAU sendiri berkontribusi paling besar terhadap total realisasi TKD, yaitu sebesar 75,26 persen atau Rp1,91 triliun.

Secara keseluruhan, data dari DJPb menunjukkan dinamika yang menarik dalam realisasi belanja negara di Sumatera Barat. Meskipun terdapat penurunan pada beberapa sektor, seperti belanja barang dan belanja modal, peningkatan pada belanja pegawai dan transfer ke daerah menunjukkan gambaran yang lebih kompleks. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk memahami faktor-faktor yang mendasari tren ini dan untuk perencanaan anggaran yang lebih efektif di masa mendatang.

Pertumbuhan positif belanja negara di Sumatera Barat pada awal tahun 2025 memberikan sinyal positif bagi perekonomian daerah. Namun, penurunan signifikan pada belanja modal perlu menjadi perhatian serius untuk memastikan pembangunan infrastruktur dan perekonomian tetap berjalan sesuai rencana. Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap realisasi belanja negara sangat penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.