Pemprov Sulut dan DPRD Sepakati Efisiensi Anggaran: Detailnya?
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut telah berkoordinasi untuk melakukan efisiensi anggaran, meskipun detail pemangkasan masih menunggu Permendagri.
Manado, 18 Februari 2024 - Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Steve Kepel, mengumumkan koordinasi intensif antara tim anggaran Pemprov Sulut dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut untuk melakukan efisiensi anggaran. Langkah ini diambil sebagai respon terhadap kebutuhan untuk mengoptimalkan penggunaan keuangan daerah.
"Untuk sementara, sambil menunggu terbitnya Permendagri, kami telah berdiskusi dengan Banggar DPRD Sulut mengenai rencana efisiensi anggaran," jelas Steve Kepel dalam keterangannya di Manado, Selasa.
Efisiensi Anggaran: Besaran dan Sasaran
Meskipun belum diumumkan secara pasti berapa besar anggaran yang akan diefisiensikan, Steve Kepel menyebutkan bahwa pemangkasan akan bervariasi. "Besarannya variatif, ada yang 50 persen, ada juga yang lebih. Penyebarannya merata di setiap kode belanja," tambahnya.
Pemerintah Provinsi Sulut telah memulai penyesuaian anggaran sebagai langkah antisipatif. Namun, detail teknis masih menunggu petunjuk resmi dari Permendagri. "Semua akan mengikuti Permendagri, semua sesuai instruksi Permendagri," tegas Steve Kepel.
Menunggu Petunjuk Teknis Permendagri
Permendagri yang dimaksud akan memberikan panduan detail mengenai kode rekening dalam APBD, sehingga nomenklatur yang perlu disesuaikan akan lebih jelas. Proses ini memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan efisiensi anggaran.
Keputusan final mengenai jumlah efisiensi anggaran akan berada di tangan kepala daerah. Usulan dari tim anggaran dan Banggar DPRD akan dibahas dan disepakati bersama untuk mencapai kesepakatan nilai efisiensi yang optimal.
Proses ini melibatkan pertimbangan yang matang dari berbagai aspek, memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak mengganggu program-program prioritas pembangunan di Sulawesi Utara. Transparansi dan keterbukaan informasi kepada publik menjadi kunci keberhasilan efisiensi anggaran ini.
Langkah Antisipatif dan Transparansi
Langkah efisiensi anggaran ini merupakan langkah antisipatif yang bijak dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan berkoordinasi dengan DPRD, Pemprov Sulut menunjukkan komitmennya terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Proses yang transparan dan melibatkan berbagai pihak akan memastikan bahwa efisiensi anggaran dilakukan secara efektif dan efisien.
Masyarakat Sulawesi Utara diharapkan dapat memahami dan mendukung upaya efisiensi anggaran ini. Efisiensi anggaran bukan sekadar penghematan, tetapi juga upaya untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk pembangunan yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan.
Ke depannya, Pemprov Sulut akan terus memberikan informasi perkembangan terkait rencana efisiensi anggaran ini kepada publik. Transparansi dan keterbukaan informasi akan menjadi prioritas utama dalam proses ini.
Kesimpulan
Koordinasi antara Pemprov Sulut dan Banggar DPRD Sulut dalam rencana efisiensi anggaran menunjukan komitmen bersama untuk pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien. Meskipun detail masih menunggu Permendagri, langkah antisipatif ini menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara bertanggung jawab dan transparan.
