Pemprov Sulsel Perkuat TP2DD untuk Optimalkan Pendapatan Pajak Daerah
Pemprov Sulsel Perkuat TP2DD untuk Optimalkan Pendapatan Pajak Daerah

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperkuat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) guna mengoptimalkan pendapatan pajak daerah melalui digitalisasi transaksi.

Sulteng Tingkatkan Transparansi APBD 2025 Lewat Aplikasi e-MEP Tepra
Sulteng Tingkatkan Transparansi APBD 2025 Lewat Aplikasi e-MEP Tepra

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) meningkatkan transparansi dan efektivitas pengelolaan APBD 2025 melalui aplikasi e-MEP Tepra yang terintegrasi dengan SIPD untuk mendukung program Sulteng Nambaso dan Asta Cita.

Pemkab Penajam Paser Utara Dorong Digitalisasi Pajak, Target PAD Rp200 Miliar di 2025
Pemkab Penajam Paser Utara Dorong Digitalisasi Pajak, Target PAD Rp200 Miliar di 2025

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara gencar mengoptimalkan pengumpulan PAD melalui pembayaran pajak digital, menargetkan 100 persen digitalisasi pada 2025 dan peningkatan PAD menjadi Rp200 miliar.

Kulon Progo Pacu Pemulihan Ekonomi Lewat Transformasi Digital
Kulon Progo Pacu Pemulihan Ekonomi Lewat Transformasi Digital

Pemkab Kulon Progo berkomitmen mendorong transformasi digital untuk mempercepat pemulihan ekonomi, meningkatkan efisiensi, dan pelayanan publik yang lebih transparan.

Bapenda Kota Madiun Sosialisasikan Pembayaran PBB Elektronik untuk Dukung ETPD
Bapenda Kota Madiun Sosialisasikan Pembayaran PBB Elektronik untuk Dukung ETPD

Bapenda Kota Madiun gencar sosialisasikan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara elektronik melalui aplikasi SIP-PBBKU dan QRIS untuk mendukung program ETPD.

Pemkab Lamongan Optimalkan Digitalisasi Pajak, Tingkatkan Penerimaan Daerah
Pemkab Lamongan Optimalkan Digitalisasi Pajak, Tingkatkan Penerimaan Daerah

Pemerintah Kabupaten Lamongan mengoptimalkan digitalisasi pembayaran pajak untuk meningkatkan penerimaan daerah dan memberikan pelayanan yang lebih transparan dan akuntabel kepada masyarakat.

Kemendagri Dorong Implementasi LPePD untuk Tingkatkan Layanan Publik
Kemendagri Dorong Implementasi LPePD untuk Tingkatkan Layanan Publik

BSKDN Kemendagri mengajak pemerintah daerah menerapkan Layanan Publik Elektronik Pemerintah Daerah (LPePD) untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik, mengatasi tantangan digitalisasi, dan memperluas akses layanan ke seluruh pelosok.

Kemendagri Dorong Pencegahan Defisit APBD Lewat Digitalisasi
Kemendagri Dorong Pencegahan Defisit APBD Lewat Digitalisasi

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah untuk mencegah defisit APBD dengan memanfaatkan transformasi digital melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) guna pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan transparan.

Dorong Pendapatan Daerah, Pemerintah Pusat Tekankan Transaksi Elektronik
Dorong Pendapatan Daerah, Pemerintah Pusat Tekankan Transaksi Elektronik

Kementerian Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan transaksi elektronik guna meningkatkan pendapatan daerah dan mencapai inklusi keuangan, dengan capaian digitalisasi yang telah melampaui target.