Kemendagri Dorong ETPD untuk Tingkatkan Pendapatan Daerah
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) gencar mendorong pemerintah daerah menerapkan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi pengelolaan pendapatan.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk menerapkan sistem elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini disampaikan langsung oleh Pelaksana Harian Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Hendriwan, di Jakarta pada Senin, 20 Februari 2023. Inisiatif ini bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses pembayaran pajak dan retribusi bagi masyarakat.
Menurut Hendriwan, ETPD memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat dan pemerintah. Masyarakat dapat membayar pajak dan retribusi dengan lebih mudah, cepat, murah, aman, dan andal. Sistem ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk mencapai inklusi keuangan, mengingat aksesibilitasnya yang luas terhadap berbagai layanan jasa keuangan.
Lebih lanjut, Hendriwan memaparkan perkembangan implementasi ETPD di berbagai Pemda. Hasilnya cukup menggembirakan; tercatat 100 persen Pemda telah memiliki akun dan berpartisipasi aktif dalam input data. Meskipun ada 34 Pemda yang mengalami penurunan elektronifikasi pendapatan dan belanja daerah, namun terdapat 15 Pemda yang berhasil naik kelas dari kategori maju ke digital. Secara keseluruhan, 90,7 persen dari 546 Pemda telah mencapai tahap digital, melampaui target 85 persen.
Kemendagri berkomitmen penuh untuk mengoptimalkan ETPD. Salah satu strateginya adalah mengintegrasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan sistem pembayaran di bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Langkah lain yang dilakukan adalah mendorong integrasi sistem pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah dengan sistem pembayaran di bank RKUD. Integrasi sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Dengan optimalisasi ETPD, Kemendagri optimistis PAD akan meningkat secara signifikan. Sistem ini tidak hanya memudahkan masyarakat, tetapi juga memperkuat pengelolaan keuangan daerah, sehingga berkontribusi pada pembangunan daerah yang lebih baik. Sistem ETPD yang terintegrasi dan efisien akan meminimalisir kebocoran pendapatan dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah.
Keberhasilan implementasi ETPD di berbagai daerah juga bergantung pada komitmen dan dukungan dari seluruh stakeholder, termasuk Pemda dan masyarakat. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat ETPD sangatlah penting agar masyarakat terbiasa dan mau menggunakan sistem ini. Dengan demikian, target peningkatan PAD melalui ETPD dapat tercapai secara maksimal.
Secara keseluruhan, upaya Kemendagri dalam mendorong implementasi ETPD merupakan langkah strategis untuk meningkatkan PAD dan memperkuat pengelolaan keuangan daerah. Dengan komitmen dan kerjasama yang kuat dari semua pihak, diharapkan ETPD dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi pembangunan daerah di Indonesia.
