Digitalisasi Pengadaan Barang: Usir Transaksi Bawah Tangan dan Tingkatkan Transparansi
Digitalisasi Pengadaan Barang: Usir Transaksi Bawah Tangan dan Tingkatkan Transparansi

Digitalisasi sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah terbukti efektif menghilangkan praktik transaksi bawah tangan, meningkatkan efisiensi, dan mendukung ekonomi lokal, seperti yang diterapkan di Kabupaten Lamongan.

Pajak Daerah Bantul: Digitalisasi Tingkatkan PAD dan Pembangunan
Pajak Daerah Bantul: Digitalisasi Tingkatkan PAD dan Pembangunan

Bupati Bantul tekankan pentingnya pajak daerah untuk pembangunan, Pemkab luncurkan pembayaran pajak digital melalui virtual account dan QRIS untuk optimalisasi pendapatan dan pelayanan.

Kulon Progo Pacu Pemulihan Ekonomi Lewat Transformasi Digital
Kulon Progo Pacu Pemulihan Ekonomi Lewat Transformasi Digital

Pemkab Kulon Progo berkomitmen mendorong transformasi digital untuk mempercepat pemulihan ekonomi, meningkatkan efisiensi, dan pelayanan publik yang lebih transparan.

Bapenda Kota Madiun Sosialisasikan Pembayaran PBB Elektronik untuk Dukung ETPD
Bapenda Kota Madiun Sosialisasikan Pembayaran PBB Elektronik untuk Dukung ETPD

Bapenda Kota Madiun gencar sosialisasikan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara elektronik melalui aplikasi SIP-PBBKU dan QRIS untuk mendukung program ETPD.

Manokwari Perbaiki Sistem Pengelolaan Keuangan Digital, Tingkatkan Transparansi dan Akuntabilitas
Manokwari Perbaiki Sistem Pengelolaan Keuangan Digital, Tingkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Pemkab Manokwari terus berupaya meningkatkan pengelolaan keuangan digital untuk transparansi dan akuntabilitas, termasuk optimalisasi PAD dan pengawasan anggaran.

Transaksi Keuangan Digital di Jateng Tumbuh Positif Sepanjang 2024
Transaksi Keuangan Digital di Jateng Tumbuh Positif Sepanjang 2024

Bank Indonesia Jawa Tengah melaporkan pertumbuhan positif transaksi keuangan digital sepanjang 2024, ditopang oleh sistem pembayaran yang andal dan peningkatan penggunaan berbagai kanal digital seperti QRIS dan BI-Fast.

Dorong Pendapatan Daerah, Pemerintah Pusat Tekankan Transaksi Elektronik
Dorong Pendapatan Daerah, Pemerintah Pusat Tekankan Transaksi Elektronik

Kementerian Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan transaksi elektronik guna meningkatkan pendapatan daerah dan mencapai inklusi keuangan, dengan capaian digitalisasi yang telah melampaui target.

Kemendagri Dorong ETPD untuk Tingkatkan Pendapatan Daerah
Kemendagri Dorong ETPD untuk Tingkatkan Pendapatan Daerah

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) gencar mendorong pemerintah daerah menerapkan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi pengelolaan pendapatan.