Bawaslu Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, mengembalikan sisa dana hibah Pilkada Serentak 2024 sebesar Rp209 juta kepada Pemerintah Daerah setelah sebelumnya menerima total Rp10 miliar.

Pemprov Jambi berencana melanjutkan pembangunan asrama haji yang terbengkalai dengan anggaran Rp18 miliar pada tahun 2026, guna mendukung kegiatan keagamaan dan masyarakat luas.

Kejaksaan Agung mengawasi penanganan kasus dugaan korupsi dana hibah PKK Dompu senilai Rp2 miliar yang ditangani Kejari Dompu, dengan laporan pertanggungjawaban dinilai fiktif dan tidak transparan.

KPU Bone Bolango mengembalikan dana hibah Pilkada 2024 sebesar Rp1 miliar lebih ke kas daerah setelah pelaksanaan Pilkada selesai, dan mengajukan proposal anggaran baru untuk pemutakhiran data pemilih.

KPU Teluk Wondama mengembalikan sisa dana hibah Pilkada 2024 sebesar Rp1.480.948.956,00 kepada Pemkab Teluk Wondama setelah penyelenggaraan pilkada yang aman dan lancar.

KPU Sulawesi Tengah mengembalikan Rp34,34 miliar sisa dana hibah Pilkada 2024 ke kas daerah, menunjukan transparansi dan efektivitas pengelolaan keuangan.

KPU Kabupaten Gunung Mas mengembalikan sisa dana hibah Pilkada 2024 sebesar Rp2,586 miliar ke kas daerah setelah terserap 90,62 persen untuk pelaksanaan pilkada.

Bawaslu Manokwari mengembalikan dana hibah Pilkada 2024 sebesar Rp1,3 miliar ke Pemkab Manokwari setelah menyelesaikan pertanggungjawaban keuangan, menunjukkan transparansi pengelolaan anggaran.

KPU Kabupaten Sigi kembalikan sisa dana hibah Pilkada 2024 sebesar Rp5,7 juta ke Pemda, meskipun masih ada tunggakan honorarium PPS senilai Rp1,2 miliar.

KPU Kabupaten Sigi mengakui keterlambatan pembayaran honorarium PPS Pilkada 2024 akibat kekurangan anggaran dana hibah dari pemerintah daerah, dan tengah berupaya mencari solusi.

Bawaslu Bangka Tengah telah melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah Pemkab Bangka Tengah untuk Pilkada 2024, dengan sisa dana sebesar Rp145 juta dan pelaporan yang telah rampung pada 27 Maret 2025.

Wakil Gubernur Banten, A Dimyati Natakusumah, menegaskan pentingnya peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai mitra strategis Pemprov Banten dalam memperkuat pembinaan keagamaan di masyarakat, ditandai dengan pemberian dana hibah Rp1,15 miliar.

Pemerintah Kota Pangkalpinang menghadapi potensi defisit anggaran Rp8 miliar dan tengah berupaya mencari solusi melalui dana hibah dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bawaslu Kota Palu mengembalikan sisa dana hibah Pilkada 2024 sebesar Rp2,6 miliar kepada Pemerintah Kota Palu, menunjukkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Kejaksaan Negeri Makassar menahan J, Bendahara KORMI Kota Makassar, atas dugaan korupsi dana hibah tahun 2023 senilai Rp1.015.677.550 yang digunakan untuk kepentingan pribadi.

Komisi IV DPRD Situbondo memfasilitasi Forum Silaturahim Pondok Pesantren Situbondo untuk menanyakan pencairan dana hibah Rp13 miliar yang tertunda untuk pesantren, lembaga pendidikan, mushala, dan masjid.

Pemkab Mukomuko menerima hibah jembatan rangka baja Rp5 miliar, namun terkendala anggaran pengangkutan dan menghadapi tantangan administrasi serta penambahan waktu.

KPK menggeledah rumah La Nyalla Mahmud Mattalitti di Surabaya terkait posisinya di KONI Jatim dan dugaan korupsi pengelolaan dana hibah di Pemprov Jatim.

Bawaslu Kabupaten Solok mengembalikan dana hibah Pilkada 2024 sebesar Rp1,09 miliar ke kas daerah, menunjukkan komitmen transparansi dan akuntabilitas anggaran pengawasan pemilu.

Pemerintah daerah melalui DPRD Maluku akan menyalurkan dana hibah untuk pemberdayaan warga dalam membangun jaringan air bersih di beberapa kawasan rawan kekurangan air di Kota Ambon.