Kapolda Malut Tekankan Transparansi Keuangan, Audit Kinerja Dilakukan untuk Cegah Penyimpangan

Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Waris Agono instruksikan jajarannya terapkan transparansi dan efektivitas pengelolaan keuangan untuk mencegah penyimpangan, audit kinerja tahap I Itwasda Tahun Anggaran 2025 digelar.

Kapolda Maluku Utara (Malut), Irjen Pol Waris Agono, menginstruksikan jajarannya untuk menerapkan transparansi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan. Instruksi ini disampaikan guna mencegah penyimpangan dan menjaga kepercayaan publik. Audit kinerja yang dilakukan Itwasda Polda Malut menjadi langkah strategis untuk mencapai hal tersebut. Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 5 hingga 30 Mei 2025, berfokus pada aspek perencanaan dan pengorganisasian di lingkungan Polda Malut.

Pemeriksaan yang dilakukan mencakup berbagai bidang, mulai dari operasional, sumber daya manusia, logistik, hingga keuangan. Kapolda menekankan pentingnya deteksi dini potensi penyimpangan dan penguatan sistem pengendalian internal. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan pengawas eksternal, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. "Selain itu, tujuan utamanya adalah mendeteksi sejak dini potensi penyimpangan, serta memperkuat sistem pengendalian internal. Dengan demikian, kepercayaan dari pengawas eksternal seperti BPK RI bisa terus kita jaga," tegas Irjen Pol Waris Agono.

Kapolda juga menyampaikan imbauan kepada seluruh kepala satuan kerja agar menjalin komunikasi yang terbuka dan kooperatif dengan tim auditor. Beliau menegaskan bahwa audit kinerja bukan hanya sekadar evaluasi, melainkan bagian integral untuk memastikan pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam pengelolaan keuangan di lingkungan Polda Malut.

Audit Kinerja: Langkah Pencegahan Penyimpangan

Audit kinerja yang dilakukan Itwasda Polda Malut merupakan instrumen pengendalian awal terhadap program kerja yang telah dirancang. Kapolda menyoroti temuan berulang dalam hasil audit tahun sebelumnya, yang mengindikasikan adanya kelemahan dalam pengawasan internal. Oleh karena itu, beliau menekankan pentingnya peran para pimpinan satuan kerja (satker) sebagai kuasa pengguna anggaran untuk menindaklanjuti temuan tersebut secara serius.

Kapolda juga menjelaskan peran Itwasda tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra konsultatif yang membantu peningkatan kapabilitas satuan kerja. "Itwasda harus menjadi quality assurance yang mendampingi, bukan sekadar mengawasi," ujar Kapolda. Hal ini menunjukkan komitmen Polda Malut untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja.

Lebih lanjut, Kapolda mendorong transparansi anggaran melalui berbagai media informasi publik, seperti situs resmi dan papan pengumuman di lingkungan kerja masing-masing satker. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan di lingkungan Polda Malut.

Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Prioritas

Kapolda menyampaikan apresiasi kepada jajaran Itwasda dan tim audit atas dedikasi dan profesionalitasnya. Beliau berharap agar audit ini dapat menghasilkan temuan yang objektif dan konstruktif. Temuan tersebut akan menjadi dasar perbaikan dan peningkatan kinerja ke depannya.

Dengan ditekankannya transparansi dan akuntabilitas, Polda Malut berupaya untuk mewujudkan institusi yang semakin akuntabel dan berintegritas. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Kapolda juga menekankan pentingnya edukasi kepada seluruh anggota agar memahami dan mematuhi aturan pengelolaan keuangan. Peningkatan kapasitas dan pemahaman akan aturan menjadi kunci utama dalam mencegah terjadinya penyimpangan.

Melalui audit kinerja dan komitmen terhadap transparansi, Polda Malut berharap dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menjaga kepercayaan publik.

Secara keseluruhan, kegiatan audit kinerja ini merupakan langkah proaktif Polda Malut dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan. Komitmen Kapolda dan seluruh jajarannya untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance menjadi kunci keberhasilan upaya ini.