Pemkab Mahulu: BPK Periksa Keuangan Daerah, Tingkatkan Kualitas Pengelolaan

Pemeriksaan interim LKPD 2024 oleh BPK di Kabupaten Mahakam Ulu bertujuan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien.

Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Pemkab Mahulu), Kalimantan Timur, menyambut baik pemeriksaan keuangan daerah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur. Pemeriksaan interim ini, dimulai sejak empat hari lalu, berfokus pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Wakil Bupati Mahulu, Yohanes Avun, menegaskan pentingnya pemeriksaan ini untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Proses Pemeriksaan dan Persiapan OPD

Wakil Bupati Avun menjelaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh tim BPK diperkirakan akan berlangsung selama beberapa pekan. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Mahulu telah diinstruksikan untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Bendahara dan pelaksana teknis di setiap OPD bertanggung jawab untuk memastikan kelengkapan dokumen tersebut. Hal ini bertujuan untuk memperlancar proses pemeriksaan dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh tim BPK dengan cepat dan efisien.

Avun menekankan pentingnya kerjasama dan koordinasi antar OPD dalam menyediakan dokumen yang diminta. Ia meminta kepala OPD untuk memberikan perhatian khusus kepada staf yang menangani proses ini. Tujuannya adalah untuk memastikan tim BPK dapat bekerja dengan lancar dan efektif selama pemeriksaan berlangsung. Transparansi dan akuntabilitas dalam penyediaan informasi menjadi kunci keberhasilan pemeriksaan ini.

Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas

Selama masa pemeriksaan, Wakil Bupati Avun melarang para pejabat di OPD untuk melakukan perjalanan dinas. Hal ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan mereka dalam memberikan informasi dan klarifikasi kepada tim pemeriksa. Fokus utama saat ini adalah melayani dan menyiapkan dokumen yang diperlukan dengan baik dan lengkap, serta memberikan keterangan yang akurat dan jujur kepada tim BPK. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi poin penting yang ditekankan oleh Wakil Bupati.

Pemeriksaan oleh BPK bukanlah hal yang baru bagi Pemkab Mahulu. Pemeriksaan keuangan rutin dilakukan setiap tahun. Oleh karena itu, OPD diharapkan telah melakukan persiapan sejak awal. Tidak ada perlakuan istimewa dalam proses pemeriksaan ini. Semua OPD diharuskan mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan

Wakil Bupati Avun melihat pemeriksaan interim ini sebagai kesempatan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Pemeriksaan ini akan membantu memastikan bahwa penggunaan anggaran daerah dilakukan dengan efektif dan efisien. Hasil pemeriksaan diharapkan dapat memberikan masukan berharga bagi Pemkab Mahulu untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan di masa mendatang. Dengan demikian, pemeriksaan ini bukan hanya sekedar proses rutin, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan adanya pemeriksaan ini, diharapkan pengelolaan keuangan di Kabupaten Mahakam Ulu akan semakin transparan, akuntabel, dan efisien. Hal ini akan berdampak positif pada pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pemkab Mahulu berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar pembangunan dapat berjalan dengan optimal dan terarah.

Kesimpulan

Pemeriksaan keuangan oleh BPK di Kabupaten Mahakam Ulu merupakan langkah penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kerjasama yang baik antara Pemkab Mahulu dan BPK sangat krusial untuk memastikan kelancaran proses pemeriksaan dan tercapainya tujuan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan. Harapannya, hasil pemeriksaan ini akan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Mahakam Ulu.