BPK RI Awali Audit Keuangan Pemkot Makassar TA 2024, Wali Kota Tekankan Pentingnya Data Akurat
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memulai audit interim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkot Makassar TA 2024; Wali Kota Makassar menekankan pentingnya penyediaan data yang akurat dan responsif.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah memulai audit interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Makassar Tahun Anggaran 2024. Proses audit ditandai dengan entry meeting yang digelar pada 12 April 2024 di Makassar. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan perwakilan BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan. Audit ini bertujuan untuk memeriksa dan mengevaluasi pengelolaan keuangan Pemkot Makassar selama tahun anggaran 2024.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam keterangannya menekankan pentingnya kerja sama yang baik antara Pemkot Makassar dan BPK RI dalam penyediaan data. Ia berharap proses pengumpulan data dapat dilakukan secara cepat dan responsif untuk memperlancar proses audit. Permintaan data yang berulang-ulang perlu dihindari agar proses audit dapat berjalan efisien dan efektif.
Munafri Arifuddin, yang akrab disapa Appi, juga menjelaskan bahwa penyajian data yang akurat dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat krusial. Ketepatan data akan mencegah timbulnya masalah di kemudian hari dan memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemkot Makassar. Ketepatan dan kecepatan penyampaian data menjadi kunci keberhasilan audit ini.
Peran Penting Inspektorat Makassar dalam Audit Keuangan
Wali Kota Makassar meminta Inspektorat Makassar untuk berperan aktif dalam mengawasi kinerja OPD dan memastikan keakuratan data yang disampaikan kepada BPK RI. Hal ini dilakukan untuk mencegah kesalahan dan memastikan semua data yang dibutuhkan tersedia tepat waktu. Peran Inspektorat dinilai sangat penting untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Munafri Arifuddin berharap agar masalah-masalah yang ditemukan selama proses audit dapat segera diselesaikan. Ia juga berharap agar permasalahan serupa tidak terulang kembali di tahun-tahun mendatang. Komitmen untuk perbaikan tata kelola keuangan daerah menjadi prioritas utama Pemkot Makassar.
Dengan adanya pengawasan yang ketat dari BPK RI dan peran aktif Inspektorat Makassar, diharapkan proses audit ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan laporan yang objektif serta memberikan gambaran yang akurat tentang pengelolaan keuangan Pemkot Makassar.
Kecepatan dan keakuratan data menjadi prioritas utama. "Ini menyangkut masalah persoalan data, jadi tolong lebih diharapkan kerjasamanya yang baik untuk penyajian data yang lebih cepat dan yang lebih penting lagi adalah responsif," ujar Munafri Arifuddin.
Harapan Wali Kota untuk Kedepannya
Munafri Arifuddin juga menyampaikan harapannya agar permasalahan yang ditemukan selama proses audit dapat segera diselesaikan. Ia menekankan pentingnya pembelajaran dari proses audit ini untuk meningkatkan tata kelola keuangan Pemkot Makassar di masa mendatang. "Saya berharap tidak ada permintaan data lebih dari satu kali. Satu kali diminta datanya hari itu juga bisa diambil karena waktu kita tidak banyak dan muara dari semua ini," tambahnya.
Lebih lanjut, ia berharap agar permasalahan yang sama tidak terulang di tahun-tahun berikutnya. Komitmen untuk perbaikan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah menjadi fokus utama Pemkot Makassar. "Jangan lagi tahun depannya, persoalan lain yang muncul lagi saya harap tidak ada," tegas Ketua Partai Golkar Kota Makassar itu.
Proses audit ini diharapkan dapat memberikan evaluasi komprehensif terhadap pengelolaan keuangan Pemkot Makassar dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
Dengan adanya audit ini, diharapkan Pemkot Makassar dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
