OPD Jayapura Diminta Siap Hadapi Pemeriksaan BPK RI
Pj Bupati Jayapura, Samuel Siriwa, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bersiap menghadapi pemeriksaan pendahuluan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait tertib administrasi dan fisik program kerja 2024.
Penjabat (Pj) Bupati Jayapura, Samuel Siriwa, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Jayapura, Papua, untuk mempersiapkan diri menghadapi pemeriksaan pendahuluan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Permintaan ini disampaikan langsung oleh Samuel Siriwa di Sentani, Senin, 20 Januari 2024.
Persiapan ini difokuskan pada tertib administrasi dan fisik dalam pelaksanaan program kerja tahun 2024. Samuel Siriwa menekankan pentingnya hal ini untuk memastikan kelancaran pemeriksaan oleh BPK RI. Ia telah menginstruksikan seluruh OPD untuk memperhatikan detail pelaksanaan program, dengan prioritas utama pada administrasi dan kondisi fisik yang sesuai.
Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Kabupaten Jayapura telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh OPD. Surat edaran ini berisi panduan persiapan menghadapi pemeriksaan awal BPK RI. OPD diminta untuk melengkapi berbagai dokumen penting, termasuk opname kas, berkas Surat Pertanggungjawaban (SPJ), dan memastikan kesesuaian kondisi fisik di lapangan dengan laporan dan kontrak yang telah disepakati.
Tujuan utama dari arahan ini adalah untuk memastikan kelancaran proses pemeriksaan dan meminimalisir kendala administrasi atau teknis. Pemeriksaan pendahuluan BPK RI dinilai sebagai momen krusial untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan yang baik dan bertanggung jawab.
Lebih lanjut, Samuel Siriwa mengingatkan bahwa laporan yang dibuat bukan sekadar formalitas, melainkan cerminan kinerja nyata di lapangan. Oleh karena itu, semua program harus sesuai dengan perencanaan dan kontrak yang telah disepakati. Setiap kepala OPD juga bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan program dan mencegah potensi temuan yang merugikan pemerintah daerah.
Dengan persiapan yang matang, diharapkan pemeriksaan pendahuluan BPK RI dapat berjalan lancar dan memberikan hasil yang positif. Hal ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan di Kabupaten Jayapura dan menunjukkan komitmen pemerintah daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas.
Kesigapan OPD dalam memenuhi permintaan Pj Bupati Jayapura ini akan menentukan kelancaran proses audit dan menunjukkan komitmen mereka terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian, diharapkan tidak ada temuan yang dapat menghambat pembangunan dan kemajuan Kabupaten Jayapura.
