Wagub Bali Bidik Opini WTP ke-12 Berturut-turut: Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah Jadi Prioritas
Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menargetkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 berturut-turut dari BPK RI, menunjukkan komitmen tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Denpasar, 22 Maret 2024 (ANTARA) - Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menetapkan target ambisius: mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas pengelolaan keuangan dan aset daerah. Pencapaian ini bukan sekadar angka, tetapi bukti nyata komitmen Pemprov Bali terhadap transparansi dan akuntabilitas publik. Target opini WTP ke-12 berturut-turut ini menunjukkan tekad kuat Pemprov Bali untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Meskipun Pemprov Bali telah sebelas kali meraih opini WTP, Giri Prasta menekankan bahwa pencapaian ini bukanlah tujuan akhir. Lebih penting lagi adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah yang berkelanjutan. Hal ini disampaikannya dalam keterangan resmi Pemprov Bali di Denpasar, Sabtu lalu, seusai Exit Meeting Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024.
Dalam Exit Meeting tersebut, Giri Prasta menegaskan komitmen Pemprov Bali untuk terus memperbaiki pengelolaan keuangan dan aset daerah. Pemprov Bali telah menyiapkan LKPD Tahun 2024 yang akan segera dilaporkan kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Bali. LKPD ini dilengkapi dengan pengungkapan data ekonomi makro daerah serta kinerja mandatory spending dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Upaya Pertahankan Opini WTP
Sejumlah strategi telah disiapkan Pemprov Bali untuk mempertahankan opini WTP. Salah satu upaya yang dilakukan adalah peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang akuntansi dan pelaporan. Pemprov Bali juga telah menyiapkan kertas kerja pembantu bagi perangkat daerah melalui Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah Daerah (Silau Pemda). Rekonsiliasi kas yang intensif dilakukan untuk memastikan kesesuaian saldo kas dengan data bank.
Selain itu, rekonsiliasi berkala dilakukan antara urusan akuntansi, bendahara perangkat daerah, dan Badan Keuangan Daerah (BKD). Rekonsiliasi aset juga dilakukan secara intensif setiap semester. Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dioptimalkan, khususnya dalam melakukan review laporan keuangan perangkat daerah hingga laporan keuangan pemerintah daerah. Semua upaya ini menunjukkan keseriusan Pemprov Bali dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah.
“Kami berharap kehadiran tim pemeriksa dapat menjadi pedoman bagi kami untuk mencapai laporan keuangan yang lebih baik ke depannya,” ujar Wagub Bali, menunjukkan sikap terbuka dan proaktif Pemprov Bali dalam menerima masukan dari BPK RI.
Dukungan BPK RI Perwakilan Bali
Kepala BPK RI Perwakilan Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, mengakui capaian opini WTP Bali selama ini. Namun, ia berharap capaian tersebut dapat dipertahankan dengan kolaborasi yang berkelanjutan. Ia juga mendorong pemerintah kabupaten/kota di Bali untuk mengikuti jejak Pemprov Bali dalam pengelolaan keuangan yang baik dan transparan.
Satria menjelaskan bahwa pemeriksaan interim oleh BPK bertujuan untuk memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya, menilai efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan ini merupakan bagian penting dari upaya untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai aturan dan menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan andal.
Dengan komitmen yang kuat dari Pemprov Bali dan dukungan dari BPK RI, diharapkan opini WTP dapat terus dipertahankan, sekaligus menjadi contoh bagi daerah lain dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dan akuntabel.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama sebelas tahun berturut-turut merupakan prestasi yang membanggakan. Namun, Pemprov Bali tidak berpuas diri dan terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Bali.