BPK Kalbar Kawal Pengelolaan Keuangan Daerah, Dorong Efektivitas dan Transparansi

Kepala BPK Perwakilan Kalbar yang baru, Sri Haryati, berkomitmen mengawal pengelolaan keuangan daerah agar lebih efektif, efisien, dan transparan, melanjutkan capaian opini WTP dan memastikan manfaat APBN bagi kesejahteraan rakyat.

Pontianak, 15 Februari 2024 – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Barat (Kalbar) menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan membimbing pemerintah daerah (pemda) dalam mengelola keuangan negara. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Kalbar yang baru, Sri Haryati, usai serah terima jabatan di Pontianak.

Peran BPK dalam Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sri Haryati menggantikan Winner Franky HM sebagai Kepala BPK Perwakilan Kalbar. Ia menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan kredibel. "Sejauh ini peran BPK sudah berjalan baik," ujarnya, "dan saya akan terus mempertahankan serta meningkatkan kinerja dalam pendampingan ke pemda." Serah terima jabatan tersebut dihadiri oleh Anggota VI BPK RI Fathan Subchi, Penjabat Gubernur Kalbar, DPRD Kalbar, bupati/wali kota, DPRD kabupaten/kota, dan Forkopimda.

Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi, berpesan kepada Sri Haryati untuk melanjutkan program-program yang telah berjalan baik dan menjaga komunikasi yang efektif dengan pemda. Ia juga menekankan pentingnya bimbingan kepada kepala daerah agar tercapai pengelolaan keuangan yang kredibel, efisien, dan efektif. "Hal itu sesuai mandat bahwa BPK harus membantu negara supaya APBN bermanfaat untuk rakyat dan berkontribusi pada kesejahteraan rakyat," tegas Fathan Subchi.

Pemeriksaan Berkualitas dan Transparansi Keuangan

Fathan Subchi menjelaskan bahwa BPK bekerja secara sistematis dan profesional, sesuai dengan undang-undang. Pergantian kepala BPK bertujuan untuk penyegaran dan peningkatan semangat. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pemeriksaan keuangan yang berkualitas dan bermanfaat bagi pengambil kebijakan. "Pemeriksaan tersebut harus bermanfaat dan digunakan oleh pengambil kebijakan. Kami terus melakukan pengendalian mutu untuk pemeriksaan berkualitas. Apalagi saat ini kultur masyarakat butuh dan sadar soal transparansi pengelolaan keuangan," jelasnya.

BPK mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih oleh seluruh pemda di Kalbar. Namun, Fathan Subchi menekankan bahwa WTP bukanlah tujuan utama. Yang terpenting adalah bagaimana pengelolaan keuangan negara dapat efektif dan efisien, serta manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. "Dalam laporan keuangan pemerintah daerah di Kalbar sudah opini WTP. Itu harus dipertahankan namun tentu bukan tujuan utama. Terpenting juga bagaimana pengelolaan keuangan negara harus efektif dan efisien sera seluruh pembangunan dapat dirasakan masyarakat," katanya.

Komitmen Terus Kawal Pengelolaan Keuangan Daerah

Sri Haryati dan BPK Perwakilan Kalbar berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan dan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini bertujuan untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas penggunaan anggaran negara demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat. Dengan pengawasan yang ketat dan pendampingan yang berkelanjutan, diharapkan pengelolaan keuangan daerah di Kalbar akan semakin baik dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ke depannya, BPK Perwakilan Kalbar akan terus berupaya meningkatkan kualitas pemeriksaan dan memberikan rekomendasi yang konstruktif kepada pemda. Hal ini untuk memastikan bahwa keuangan negara dikelola secara bertanggung jawab dan menghasilkan dampak positif bagi masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.