Pemkab Barito Timur Perbaiki Pengelolaan Keuangan, Dapatkan Masukan dari BPKP Kalteng
Pemkab Barito Timur Perbaiki Pengelolaan Keuangan, Dapatkan Masukan dari BPKP Kalteng

Pemerintah Kabupaten Barito Timur meminta masukan dari BPKP Kalteng untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan akuntabilitas pemerintahan, terutama dalam pengelolaan PAD dan pengadaan barang/jasa.

Wagub Kalbar: Efisiensi Anggaran Tak Sentuh OPD Penghasil PAD
Wagub Kalbar: Efisiensi Anggaran Tak Sentuh OPD Penghasil PAD

Wakil Gubernur Kalbar tegaskan efisiensi anggaran tidak akan mengurangi dana OPD yang berkontribusi langsung pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

NTT Komitmen Pertahankan Opini WTP: Gubernur Tegaskan Pentingnya Tata Kelola Keuangan yang Baik
NTT Komitmen Pertahankan Opini WTP: Gubernur Tegaskan Pentingnya Tata Kelola Keuangan yang Baik

Gubernur NTT, Melki Laka Lena, menegaskan komitmen daerah untuk terus memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah demi mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

Wagub Bali Bidik Opini WTP ke-12 Berturut-turut: Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah Jadi Prioritas
Wagub Bali Bidik Opini WTP ke-12 Berturut-turut: Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Daerah Jadi Prioritas

Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menargetkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-12 berturut-turut dari BPK RI, menunjukkan komitmen tinggi terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

BPK Perkuat Pengawasan Keuangan Negara: Dorong Kemandirian Fiskal Daerah
BPK Perkuat Pengawasan Keuangan Negara: Dorong Kemandirian Fiskal Daerah

Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi, menekankan peningkatan kualitas pengawasan keuangan negara dan optimalisasi pendapatan daerah untuk mendukung kemandirian fiskal, ditandai dengan serah terima jabatan Kepala BPK Perwakilan Sulut.

Pemkab Tanah Bumbu dan BPK Kalsel Perkuat Sinergi untuk Tata Kelola Keuangan yang Lebih Baik
Pemkab Tanah Bumbu dan BPK Kalsel Perkuat Sinergi untuk Tata Kelola Keuangan yang Lebih Baik

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kalimantan Selatan memperkuat kerja sama untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat.

Pemprov Kalbar dan BPK Perkuat Sinergi untuk Pemerintahan yang Bersih dan Transparan
Pemprov Kalbar dan BPK Perkuat Sinergi untuk Pemerintahan yang Bersih dan Transparan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kalbar bersinergi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta mencegah korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pemkot Palangka Raya Jalin Kerja Sama BPK untuk Perkuat Pengelolaan Keuangan
Pemkot Palangka Raya Jalin Kerja Sama BPK untuk Perkuat Pengelolaan Keuangan

Pemkot Palangka Raya berkolaborasi dengan BPK Perwakilan Kalteng untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, termasuk penyelesaian isu aset dan mempertahankan opini WTP.

Kemenkum Kalsel Perkuat Pengawasan Internal Anggaran: Jaga Transparansi dan Akuntabilitas
Kemenkum Kalsel Perkuat Pengawasan Internal Anggaran: Jaga Transparansi dan Akuntabilitas

Kemenkumham Kalimantan Selatan (Kalsel) meningkatkan pengawasan internal untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, sejalan dengan arahan Menteri Hukum dan HAM, guna mendukung pelayanan hukum yang lebih baik.