Pemkot Madiun Raih WTP ke-8 Berturut-turut, Tercepat se-Indonesia!
Pemerintah Kota Madiun mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2024 untuk kedelapan kalinya, bahkan tercepat se-Indonesia!
Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pada Jumat, 14 Maret 2024, Pemkot Madiun mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024. Pencapaian ini merupakan yang kedelapan kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2017, sebuah bukti konsistensi dan komitmen dalam pengelolaan keuangan yang baik dan akuntabel. Prestasi ini diraih setelah melalui proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Wakil Wali Kota Madiun, Bagus Panuntun, menerima langsung Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan opini WTP tersebut di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Keberhasilan ini bukan hanya sekadar mempertahankan opini WTP, tetapi juga mencatatkan rekor sebagai pemerintah daerah tercepat di Jawa Timur yang menyerahkan LKPD 2024 kepada BPK. Lebih membanggakan lagi, Kota Madiun menjadi daerah pertama se-Indonesia yang menerima LHP BPK di tahun ini. Sebuah capaian luar biasa yang patut diapresiasi.
Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkot Madiun dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan upaya Pemkot Madiun untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemkot Madiun untuk terus meningkatkan kinerja dan pengelolaan keuangan daerah di masa mendatang.
Raihan WTP dan Catatan Rekomendasi BPK
Meskipun berhasil mempertahankan opini WTP, LHP atas LKPD 2024 masih memuat beberapa catatan rekomendasi dari BPK. Wakil Wali Kota Bagus Panuntun menyatakan bahwa Pemkot Madiun akan berkoordinasi dengan DPRD setempat untuk membahas dan menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Hal ini menunjukkan komitmen Pemkot Madiun untuk terus memperbaiki dan meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, memberikan apresiasi tinggi atas komitmen dan kinerja Pemkot Madiun. Menurutnya, Kota Madiun tidak hanya cepat dalam menyerahkan laporan keuangan, tetapi juga teliti dan detail dalam penyusunannya. Hal inilah yang memungkinkan Kota Madiun untuk mempertahankan opini WTP selama delapan tahun berturut-turut.
Meskipun demikian, BPK juga menemukan beberapa temuan selama proses pemeriksaan selama dua bulan. Meskipun temuan tersebut tidak mempengaruhi opini WTP, BPK berharap temuan ini dapat segera ditindaklanjuti oleh Pemkot Madiun untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Temuan BPK dan Tindak Lanjut Pemkot Madiun
Beberapa temuan BPK antara lain terkait pengelolaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Makanan dan Minuman. Terdapat beberapa wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pelaporan pajaknya. Selain itu, BPK juga menemukan belum adanya Peraturan Wali Kota (Perwal) yang mengatur tentang pembayaran tarif listrik penyewa stan pasar. Akibatnya, pengeluaran Pemkot Madiun untuk operasional pasar lebih besar dibandingkan pendapatan dari sewa stan.
Menanggapi temuan tersebut, Pemkot Madiun diberikan waktu 60 hari untuk melaporkan tindak lanjut kepada BPK. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemkot Madiun dalam merespon dan memperbaiki temuan tersebut. Dengan adanya waktu yang diberikan, diharapkan Pemkot Madiun dapat segera menyelesaikan permasalahan yang ditemukan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
Prestasi mempertahankan opini WTP selama delapan tahun berturut-turut merupakan bukti nyata komitmen Pemkot Madiun dalam pengelolaan keuangan yang baik dan transparan. Namun, Pemkot Madiun juga menyadari pentingnya terus melakukan perbaikan dan peningkatan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya tindak lanjut atas rekomendasi BPK, diharapkan pengelolaan keuangan daerah di Kota Madiun akan semakin baik dan efisien di masa mendatang. Keberhasilan ini juga diharapkan dapat menjadi contoh dan inspirasi bagi daerah lain di Indonesia.
