Tanah Bumbu Selaraskan Pembangunan dengan Kebijakan Nasional, Dorong Peningkatan Pelayanan Publik
Pemkab Tanah Bumbu berkomitmen selaraskan program pembangunan dengan kebijakan nasional, ditandai peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Pelayanan Publik.
Batulicin, Kalimantan Selatan, 14 Mei 2024 - Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, menunjukkan komitmen kuat dalam menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan nasional. Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, usai melakukan audiensi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) di Jakarta. Audiensi tersebut membahas perencanaan pembangunan dan pelayanan publik di Tanah Bumbu.
Audiensi ini menjadi langkah penting bagi Pemkab Tanah Bumbu untuk memastikan pembangunan daerah selaras dengan arahan pemerintah pusat. Bupati Andi Rudi Latif menekankan bahwa perencanaan pembangunan bukan hanya sekadar dokumentasi, tetapi harus berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan program pembangunan akan diukur dari dampak langsungnya terhadap kehidupan masyarakat Tanah Bumbu.
Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa Pemkab Tanah Bumbu telah menunjukkan progres signifikan dalam reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik. Komitmen ini dibuktikan dengan berbagai capaian yang telah diraih, menunjukkan upaya nyata dalam meningkatkan kualitas pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.
Capaian Signifikan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Dalam audiensi tersebut, Bupati Andi Rudi Latif memaparkan sejumlah capaian penting. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kabupaten Tanah Bumbu meningkat dari 68,75 persen (kategori B) pada tahun 2023 menjadi 72,04 persen (kategori BB) pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan perbaikan signifikan dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Tidak hanya IRB, Indeks Pelayanan Publik (IPP) juga menunjukkan peningkatan yang menggembirakan. IPP Kabupaten Tanah Bumbu naik dari 3,20 (kategori B-) pada tahun 2023 menjadi 3,79 (kategori Baik) pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan upaya nyata dalam memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas kepada masyarakat.
Meskipun demikian, Bupati juga mengakui tantangan yang masih dihadapi. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) masih berada di kategori B selama dua tahun terakhir. Pemkab Tanah Bumbu menargetkan peningkatan SAKIP ke kategori A atau minimal BB pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan komitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintahan.
Penguatan zona integritas juga menjadi sorotan. Hingga tahun 2019, hanya satu unit kerja yang meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bupati Andi Rudi Latif menegaskan komitmennya untuk mendorong lebih banyak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) meraih predikat WBK maupun Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui pendekatan yang sistematis, terukur, dan partisipatif.
Harapan Sinergi dengan KemenPAN-RB
Bupati Andi Rudi Latif berharap audiensi ini dapat memperkuat sinergi antara Pemkab Tanah Bumbu dan KemenPAN-RB. Sinergi tersebut diharapkan dapat membantu Pemkab Tanah Bumbu dalam menyempurnakan langkah-langkah pembangunan dan reformasi birokrasi yang sedang dijalankan. Dukungan dari pemerintah pusat sangat penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan di Tanah Bumbu.
Melalui berbagai upaya yang telah dilakukan dan komitmen yang kuat, Pemkab Tanah Bumbu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Pelayanan Publik menjadi bukti nyata dari komitmen tersebut. Ke depannya, Pemkab Tanah Bumbu akan terus berupaya untuk mencapai target yang telah ditetapkan dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Dengan selarasnya pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, diharapkan Tanah Bumbu dapat terus berkembang dan masyarakatnya dapat menikmati hasil pembangunan yang lebih baik dan merata. Komitmen dan kerja keras Pemkab Tanah Bumbu dalam meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi patut diapresiasi dan diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain.
