PTSP dan PBB Bangka Raih Predikat Sangat Baik Tingkat Nasional
Pusat Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Layanan Berusaha (PBB) Kabupaten Bangka mendapat predikat sangat baik tingkat nasional dengan skor 89.181, menempati peringkat 160 dari 415 kabupaten se-Indonesia, berkat kinerja tata kelola pemerintahan yang

Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berhasil menorehkan prestasi membanggakan. Pusat Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Layanan Berusaha (PBB) di Kabupaten Bangka meraih predikat "sangat baik" dalam penilaian tingkat nasional oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Pencapaian ini diumumkan pada tanggal 1 Januari 2024.
Dengan skor 89.181, Kabupaten Bangka berhasil menempati peringkat 160 dari 415 kabupaten se-Indonesia. Penjabat Bupati Bangka, Insaini, menyatakan bahwa capaian ini merupakan yang tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Prestasi ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif.
Keberhasilan ini juga tak lepas dari peran Mal Pelayanan Publik (MPP) yang dirancang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, transparan, dan inovatif. MPP menjadi pusat layanan terpadu yang memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan publik. Selain itu, keberhasilan ini turut menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Bangka.
Penilaian kualitas kinerja PTSP dilakukan melalui dua aspek utama: ketersediaan PTSP dan pelaksanaan fungsi PTSP yang terintegrasi dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Fokus utama penilaian meliputi pelayanan perizinan berusaha yang memanfaatkan teknologi terkini, khususnya pelayanan terintegrasi secara elektronik. Proses pengawalan realisasi penanaman modal juga menjadi bagian penting dari penilaian, yang dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS).
Sementara itu, penilaian kinerja PBB di tingkat pemerintah daerah bertujuan untuk mendukung implementasi percepatan pelaksanaan berusaha di daerah. Proses penilaian cukup ketat, melibatkan tiga lembaga atau instansi dan tiga aspek penting: penyusunan prosedur operasional standar perizinan berusaha, reformasi pelaksanaan perizinan berusaha, dan pengawalan realisasi sesuai peraturan perundang-undangan.
Menurut Insaini, kunci keberhasilan terletak pada koneksi yang baik antara pemerintah daerah dengan sistem OSS. Koneksi yang efektif ini memastikan integritas dalam pelaksanaan perizinan berusaha. Penilaian kinerja PTSP dan PBB sangat penting untuk mengetahui kinerja, melakukan evaluasi, menentukan kualifikasi kinerja, dan sebagai dasar pemberian penghargaan atau sanksi.
Saat ini, Mal Pelayanan Publik (MPP) Sungailiat telah memiliki 15 gerai pelayanan dari berbagai instansi, termasuk instansi daerah, BUMD, perbankan, dan lembaga vertikal seperti Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangka. Kepala DPMPTSP, Dian Firnandy, menambahkan bahwa beberapa lembaga lain seperti Polres Bangka, Kemenag Bangka, dan Imigrasi juga akan segera membuka gerai layanan di MPP Sungailiat.