Kinerja Pemprov Babel Meningkat, Wagub Sebut Pelayanan Publik dan Ekonomi Daerah Terdongkrak
Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hellyana, melaporkan peningkatan kinerja Pemprov Babel yang berdampak positif pada pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah, meskipun dihadapkan pada tantangan kemiskinan dan pengangguran.
Pangkalpinang, 29 April 2024 - Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Hellyana, menyampaikan kabar gembira terkait tren peningkatan kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel. Peningkatan ini, menurutnya, berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Pernyataan ini disampaikan dalam keterangan pers yang diterima ANTARA di Pangkalpinang.
Hellyana memaparkan capaian positif ini dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia di Jakarta pada Senin (28/4). Ia menekankan bahwa peningkatan kinerja pemerintahan ini bukan hanya sebatas angka, melainkan berdampak nyata bagi masyarakat Babel. Hal ini menunjukkan komitmen Pemprov Babel dalam menjalankan roda pemerintahan yang baik dan efektif.
Lebih lanjut, Wagub Hellyana menjelaskan bahwa peningkatan kinerja tersebut juga mencakup bidang kepegawaian. Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Babel mengalami kemajuan yang signifikan. Langkah-langkah strategis telah diambil untuk meningkatkan kualitas ASN, termasuk usulan formasi baru PPPK dan CPNS, serta pemetaan kompetensi ASN untuk mendukung penerapan sistem merit yang lebih efektif dan transparan.
Peningkatan Kinerja dan Tantangan Ekonomi
Meskipun Pemprov Babel telah menorehkan prestasi dalam peningkatan kinerja pemerintahan, Hellyana mengakui adanya tantangan yang dihadapi, yaitu kenaikan angka kemiskinan dan pengangguran, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya keras untuk mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai program strategis yang telah dan akan dijalankan.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengusulkan formasi baru untuk PPPK dan CPNS. Hal ini diharapkan dapat memperkuat sumber daya manusia di pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, pemetaan kompetensi ASN bertujuan untuk menempatkan ASN pada posisi yang sesuai dengan keahliannya, sehingga kinerja pemerintahan dapat semakin optimal.
Pemprov Babel juga berkomitmen untuk menjalankan proses mutasi dan promosi jabatan secara transparan dan akuntabel. Hal ini untuk memastikan bahwa proses tersebut bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta didasarkan pada merit sistem.
Dukungan pemerintah pusat sangat diharapkan, khususnya terkait pengelolaan PPPK, untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini mengingat pentingnya peran PPPK dalam mendukung kinerja pemerintahan daerah.
Sorotan Komisi II DPR RI dan Pengelolaan Kepegawaian
Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, menyoroti isu pengelolaan kepegawaian daerah, khususnya terkait konversi tenaga honorer menjadi PPPK. Ia mengakui bahwa konversi ini menambah beban belanja pegawai daerah.
Rifqinizamy menegaskan komitmen DPR RI untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer. Namun, ia menekankan pentingnya menjaga agar belanja pegawai tidak melebihi 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ini merupakan tantangan yang perlu diatasi oleh pemerintah daerah dalam rangka menjaga keseimbangan keuangan daerah.
Komitmen Pemprov Babel dalam meningkatkan kinerja pemerintahan, termasuk pengelolaan kepegawaian, menunjukkan langkah positif dalam upaya peningkatan pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah. Tantangan yang ada, seperti angka kemiskinan dan pengangguran, akan terus diatasi melalui program-program strategis yang terencana dan terukur.
Peningkatan kinerja ini diharapkan dapat berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung. Dukungan dari pemerintah pusat sangat krusial dalam upaya mencapai tujuan tersebut.
