Kolaborasi Kemenkeu dan Pemprov Babel Dorong Peningkatan PAD

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kementerian Keuangan berkolaborasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan perekonomian daerah, terutama sektor pajak daerah dan pajak burung walet.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) dan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Kepulauan Babel secara resmi menjalin kolaborasi untuk mengoptimalkan potensi ekonomi daerah. Kolaborasi ini diproyeksikan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pada akhirnya, meningkatkan perekonomian masyarakat Bangka Belitung. Pertemuan antara kedua pihak berlangsung di Pangkalpinang pada Senin, 28 April 2025.

Kepala Kanwil Kemenkeu Kepulauan Babel, Edih Mulyadi, mengungkapkan harapannya agar kegiatan kolaborasi ini mampu memaksimalkan potensi ekonomi yang ada. "Mudah-mudahan kegiatan hari ini dapat memaksimalkan potensi-potensi ekonomi yang ada untuk meningkatkan PAD," ujar Edih Mulyadi usai pertemuan dengan Gubernur Kepulauan Babel, Hidayat Arsani.

Pertemuan tersebut juga membahas kondisi fiskal daerah, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran. Meskipun inflasi di Kepulauan Babel terbilang rendah, namun terdapat tantangan signifikan dalam hal PAD yang mengalami penurunan hingga 30 persen pada Triwulan I 2025. Hal ini menjadi fokus utama kolaborasi antara Pemprov Babel dan Kemenkeu.

Potensi Peningkatan PAD Kepulauan Bangka Belitung

Kanwil Kemenkeu Kepulauan Babel mengidentifikasi beberapa potensi yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan PAD. Pajak daerah menjadi sektor utama yang perlu mendapat perhatian serius. Selain itu, pajak burung walet, yang merupakan komoditas unggulan daerah, juga memiliki potensi besar untuk mendongkrak PAD. Pemanfaatan potensi wajib pajak pusat dan daerah juga menjadi bagian penting dari strategi peningkatan PAD ini.

Edih Mulyadi menambahkan bahwa kerja sama antara Kemenkeu dan Pemprov Babel telah terjalin melalui perjanjian kerja sama. Namun, kolaborasi ini akan terus ditingkatkan untuk mencapai hasil yang lebih optimal, baik bagi pendapatan pusat maupun daerah. "Perjanjian kerja samanya sudah ada, namun ini masih terbuka untuk lebih dikolaborasikan dalam meningkatkan pendapatan pusat maupun daerah," tambahnya.

Gubernur Kepulauan Babel, Hidayat Arsani, mengakui adanya sejumlah kelemahan yang perlu diperbaiki dalam upaya meningkatkan PAD. Beliau secara terbuka menyampaikan kondisi ekonomi daerah yang masih memerlukan perhatian serius. "Hari ini saya mendapatkan lapor merah dari Kemenkeu Kepulauan Babel ini dan kita harus jujur sebagai pemimpin, bahwa kondisi ekonomi Kepulauan Babel tidak dalam baik-baik saja," ungkap Gubernur Arsani.

Strategi Kolaborasi Kemenkeu dan Pemprov Babel

Kolaborasi antara Kemenkeu dan Pemprov Babel akan difokuskan pada beberapa strategi kunci. Pertama, identifikasi dan pemetaan potensi pendapatan daerah secara komprehensif. Kedua, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan perpajakan. Ketiga, optimalisasi teknologi informasi untuk mempermudah akses dan pengawasan perpajakan. Keempat, sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan.

Langkah-langkah konkret yang akan diambil meliputi pelatihan bagi petugas pajak daerah, pengembangan sistem perpajakan berbasis teknologi, dan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak. Kemenkeu juga akan memberikan dukungan teknis dan pendampingan kepada Pemprov Babel dalam mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien.

Kolaborasi ini diharapkan mampu memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian Bangka Belitung. Peningkatan PAD akan memungkinkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar pada sektor-sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung.

Dengan komitmen bersama antara Kemenkeu dan Pemprov Babel, diharapkan upaya peningkatan PAD ini akan berjalan efektif dan berkelanjutan. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah juga akan menjadi kunci keberhasilan program ini. Kolaborasi ini menandai langkah penting dalam membangun perekonomian daerah yang lebih kuat dan berkelanjutan.