Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
45.551 Transaksi Elektronik di Aceh Barat hingga Mei 2025: Pemerintahan Digital Menuju Layanan Publik yang Lebih Efisien
45.551 Transaksi Elektronik di Aceh Barat hingga Mei 2025: Pemerintahan Digital Menuju Layanan Publik yang Lebih Efisien

Pemkab Aceh Barat telah mencatat 45.551 transaksi elektronik hingga Mei 2025, sebagai upaya mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan meningkatkan efisiensi layanan publik.

Bolsel Sukses Tingkatkan PAD Lewat Digitalisasi Pajak: Raih Kenaikan Tertinggi di Sulut!
Bolsel Sukses Tingkatkan PAD Lewat Digitalisasi Pajak: Raih Kenaikan Tertinggi di Sulut!

Pemkab Bolsel berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan layanan pajak melalui digitalisasi, mencatatkan kenaikan tertinggi di Sulawesi Utara dengan indeks ETPD 95,2 persen.

BI dan Pemkot Manado Percepat Digitalisasi, Raih Peringkat 1 Nasional
BI dan Pemkot Manado Percepat Digitalisasi, Raih Peringkat 1 Nasional

Bank Indonesia (BI) dan Pemkot Manado berkolaborasi percepat digitalisasi daerah, raih peringkat 1 nasional untuk implementasi High Level Meeting (HLM) pada Championship TP2DD 2024.

BI Percepat Digitalisasi Pemkab Kepulauan Talaud, Dorong Peningkatan PAD
BI Percepat Digitalisasi Pemkab Kepulauan Talaud, Dorong Peningkatan PAD

Bank Indonesia (BI) berkolaborasi dengan Bank SulutGo (BSG) untuk mempercepat digitalisasi di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan perekonomian daerah.

Kolaborasi Kemenkeu dan Pemprov Babel Dorong Peningkatan PAD
Kolaborasi Kemenkeu dan Pemprov Babel Dorong Peningkatan PAD

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kementerian Keuangan berkolaborasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan perekonomian daerah, terutama sektor pajak daerah dan pajak burung walet.

Bangka Barat Tingkatkan Tata Kelola Kearsipan di Era Digital
Bangka Barat Tingkatkan Tata Kelola Kearsipan di Era Digital

Pemkab Bangka Barat bertransformasi ke sistem kearsipan digital untuk pemerintahan yang transparan dan efisien, menghadapi tantangan efisiensi anggaran.

BPD Bali Dukung Optimalisasi Pajak Daerah Badung dengan Bantuan Teknologi
BPD Bali Dukung Optimalisasi Pajak Daerah Badung dengan Bantuan Teknologi

PT BPD Bali memberikan bantuan berupa mobil pelayanan pajak dan perangkat teknologi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung, Bali.

Kulon Progo Pacu Pemulihan Ekonomi Lewat Transformasi Digital
Kulon Progo Pacu Pemulihan Ekonomi Lewat Transformasi Digital

Pemkab Kulon Progo berkomitmen mendorong transformasi digital untuk mempercepat pemulihan ekonomi, meningkatkan efisiensi, dan pelayanan publik yang lebih transparan.

Bapenda Kota Madiun Sosialisasikan Pembayaran PBB Elektronik untuk Dukung ETPD
Bapenda Kota Madiun Sosialisasikan Pembayaran PBB Elektronik untuk Dukung ETPD

Bapenda Kota Madiun gencar sosialisasikan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara elektronik melalui aplikasi SIP-PBBKU dan QRIS untuk mendukung program ETPD.

Transaksi Keuangan Digital di Jateng Tumbuh Positif Sepanjang 2024
Transaksi Keuangan Digital di Jateng Tumbuh Positif Sepanjang 2024

Bank Indonesia Jawa Tengah melaporkan pertumbuhan positif transaksi keuangan digital sepanjang 2024, ditopang oleh sistem pembayaran yang andal dan peningkatan penggunaan berbagai kanal digital seperti QRIS dan BI-Fast.

Diskominfotik Bangka Raih Nilai IMDI Tertinggi 2024 di Babel
Diskominfotik Bangka Raih Nilai IMDI Tertinggi 2024 di Babel

Diskominfotik Kabupaten Bangka berhasil meraih nilai tertinggi Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2024 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan skor 51,51, melampaui rata-rata provinsi sebesar 47,62.

PTSP dan PBB Bangka Raih Predikat Sangat Baik Tingkat Nasional
PTSP dan PBB Bangka Raih Predikat Sangat Baik Tingkat Nasional

Pusat Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Layanan Berusaha (PBB) Kabupaten Bangka mendapat predikat sangat baik tingkat nasional dengan skor 89.181, menempati peringkat 160 dari 415 kabupaten se-Indonesia, berkat kinerja tata kelola pemerintahan yang