Satpol PP Jakarta Pusat membentuk Tim Respon Antisipasi Pelanggar (TRAP) untuk menangani aduan masyarakat terkait pelanggaran ketertiban umum dengan waktu respons hanya 10-15 menit.

Pemerintah Kota Mataram berkomitmen memperkuat transformasi digital melalui Forum Nasional KomDigi di Surabaya, dengan SPBE tertinggi di NTB dan target peningkatan layanan publik.

Diskominfo Kota Tangerang berencana menerapkan kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan respons terhadap aduan masyarakat, terinspirasi dari Forum Komdigi di Surabaya.

Layanan gawat darurat PSC 119 di Kabupaten Belitung, Bangka Belitung, kembali beroperasi penuh 24 jam setelah sempat berhenti selama satu tahun, memberikan akses pertolongan darurat bagi seluruh masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Surabaya, Laila Mufidah, mendorong Pemkot Surabaya untuk mempermudah proses sertifikasi tanah warga, yang saat ini dinilai rumit, mahal, dan memakan waktu lama.

Kemenkumham Sulteng berkolaborasi dengan Dispusaka Sulteng untuk meningkatkan layanan informasi hukum yang cepat, tepat, dan mudah diakses masyarakat luas.

Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta mendorong Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Jakarta untuk meningkatkan teknologi informasi guna meningkatkan kecepatan dan akuntabilitas dalam merespons permintaan informasi publik.

Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara membuka layanan kekayaan intelektual di Festival Olahraga dan Pameran UMKM KONI Ternate untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelindungan KI.

Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tenggara berkomitmen memberikan layanan bebas pungli di seluruh lapas dan rutan, dengan menyediakan kanal pengaduan resmi dan menindak tegas oknum yang terlibat.

Pemkab Bangka Barat berkomitmen tingkatkan pengelolaan keuangan digital untuk pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan transparan, hingga berhasil raih peringkat tiga Provinsi Babel.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta melakukan survei waktu tempuh Transjabodetabek rute Blok M-PIK 2 untuk memastikan integrasi layanan transportasi publik yang optimal dan efisien bagi masyarakat.

Wagub Banten tekankan pentingnya peningkatan layanan publik dan investasi di Cilegon dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di Hari Jadi Kota Cilegon ke-26.

Kantor Imigrasi Atambua luncurkan Kartu Kontrol Awak Alat Angkut Batas Negara (SIMBA dan KAKA ALANG BARA) untuk mempercepat pelayanan keimigrasian di PLBN Mota Ain, perbatasan RI-Timor Leste.

Pemkot Kediri meluncurkan call center terintegrasi "Lapor Mbak Wali 112" untuk memberikan layanan publik yang cepat dan mudah diakses masyarakat.

Perpustakaan Nasional (Perpusnas) tetap prioritaskan layanan publik dan distribusi buku, meski anggaran tahun 2025 mengalami efisiensi signifikan, namun kekhawatiran muncul terkait pelestarian naskah kuno.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) gencar mempercepat transformasi digital dengan memanfaatkan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) sebagai acuan utama, guna mendukung pembangunan ekosistem digital nasional.

Komisi II DPR mendorong Lembaga Administrasi Negara (LAN), Arsip Nasional RI (ANRI), dan Ombudsman RI (ORI) untuk memanfaatkan kecerdasan buatan dalam meningkatkan layanan publik dan efisiensi kerja.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menjalin kerja sama dengan Peruri untuk digitalisasi ijazah guna mencegah pemalsuan dan meningkatkan efisiensi layanan publik.

Pemkab Deli Serdang luncurkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) berbasis elektronik, memudahkan akses masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan, perizinan, dan PBB-P2.

Ombudsman Kepulauan Bangka Belitung mendorong Gubernur Hidayat Arsani untuk memprioritaskan peningkatan layanan publik guna meminimalisir maladministrasi pemerintahan.