Demi Kenyamanan Warga, Wali Kota Palu Evaluasi Ketat Operasional Bus Transpalu dan Rencanakan 100 Bus Stop Baru

Pemerintah Kota Palu serius tingkatkan layanan transportasi publik. Wali Kota Palu kumpulkan sopir Bus Transpalu, bahas evaluasi dan penguatan layanan demi kenyamanan warga.

Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah, baru-baru ini menggelar pertemuan strategis. Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, secara langsung mengumpulkan para sopir dan pengelola Bus Transpalu. Pertemuan ini bertujuan untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat layanan transportasi perkotaan yang ada.

Inisiatif ini merupakan bagian integral dari skema Pembelian Layanan (Buy The Service/BTS) yang telah diterapkan Pemkot Palu. Tujuannya sangat jelas, yakni untuk memudahkan mobilisasi masyarakat dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Langkah ini juga sejalan dengan amanat undang-undang yang mewajibkan pemerintah menyediakan fasilitas publik.

Wali Kota Hadianto Rasyid menekankan bahwa penyediaan moda transportasi publik adalah kewajiban konstitusional. Ia menyatakan tidak perlu menunggu Kota Palu macet untuk menyediakan layanan ini. Justru, melalui skema BTS, layanan disiapkan lebih awal, sekaligus membuka peluang kerja baru.

Aturan Ketat dan Prioritas Keselamatan Bus Transpalu

Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Hadianto Rasyid secara tegas menekankan pentingnya kedisiplinan operasional bagi seluruh pengemudi Bus Transpalu. Setiap sopir wajib mematuhi standar yang telah ditetapkan, termasuk batas kecepatan maksimal 50 kilometer per jam. Penggunaan jalur kiri juga menjadi keharusan demi kelancaran lalu lintas.

Selain itu, pengemudi diwajibkan selalu berhenti di titik pemberhentian resmi yang ditentukan. Setiap bus harus berhenti minimal 30 detik di setiap bus stop, terlepas dari ada atau tidaknya penumpang yang turun atau naik. Kebijakan ini diberlakukan sebagai bentuk edukasi berkelanjutan kepada masyarakat pengguna jasa.

Wali Kota juga mengingatkan agar para sopir tidak melakukan aksi saling mendahului, khususnya pada sore hari saat jam pulang kerja. Tindakan tersebut berisiko tinggi menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang dapat membahayakan banyak pihak. Kenyamanan dan keamanan penumpang harus selalu menjadi prioritas utama dalam setiap perjalanan Bus Transpalu.

Peningkatan Infrastruktur dan Jaminan Kenyamanan Penumpang

Untuk mendukung peningkatan layanan, Pemkot Palu memiliki rencana ambisius dalam pembangunan infrastruktur transportasi. Ke depan, akan dibangun sebanyak 30 halte modern dan sekitar 100 bus stop atau titik pemberhentian baru. Pembangunan ini diharapkan dapat memperluas jangkauan serta aksesibilitas layanan Bus Transpalu bagi seluruh warga.

Sementara menunggu pembangunan permanen, Wali Kota meminta PT Bagong, selaku pengelola Transpalu, untuk segera membantu memasang tanda di 130 titik bus stop yang sudah ada. Pemasangan tanda ini krusial agar sopir mengetahui lokasi pasti untuk berhenti. Ini juga mendukung proses edukasi bagi calon penumpang.

Sebagai bentuk komitmen nyata, Bus Transpalu kini diizinkan untuk masuk ke area bandara mulai Minggu (17/8) dengan tetap mematuhi batas kecepatan. Wali Kota Hadianto Rasyid bahkan menyatakan akan turun langsung mengevaluasi operasional di lapangan. Ia berencana ikut salah satu bus pada hari Senin untuk memastikan rambu-rambu terpasang dengan baik dan layanan berjalan optimal.

Komitmen Pemerintah untuk Transportasi Publik yang Terjangkau

Wali Kota Hadianto Rasyid menegaskan bahwa penyediaan transportasi umum adalah kewajiban fundamental pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, juga selaras dengan Undang-Undang tentang Pelayanan Publik yang berlaku.

Pemkot Palu berkomitmen kuat untuk menyediakan fasilitas pelayanan publik dengan tarif yang sangat terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi proaktif. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kemacetan parah di masa depan, bukan menunggu masalah itu muncul.

Program Buy The Service (BTS) ini tidak hanya bertujuan meningkatkan mobilitas warga. Skema ini juga secara signifikan membuka peluang kerja baru bagi masyarakat setempat, memberikan dampak positif pada perekonomian lokal. Wali Kota berharap arahan yang telah disampaikan dapat menjadi acuan utama bagi pengelola dan sopir, demi keberhasilan layanan Bus Transpalu ke depan.