Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Pemprov Sulsel Perkuat TP2DD untuk Optimalkan Pendapatan Pajak Daerah
Pemprov Sulsel Perkuat TP2DD untuk Optimalkan Pendapatan Pajak Daerah

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperkuat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) guna mengoptimalkan pendapatan pajak daerah melalui digitalisasi transaksi.

BSG Perkuat Digitalisasi Pembayaran di Bolsel, Optimalkan Penerimaan Pajak dan Tingkatkan Pelayanan Publik
BSG Perkuat Digitalisasi Pembayaran di Bolsel, Optimalkan Penerimaan Pajak dan Tingkatkan Pelayanan Publik

Bank SulutGo (BSG) meningkatkan implementasi ETPD di Bolsel, Sulut, melalui kerja sama optimalisasi RKUD, pembayaran PBB via Tokopedia, dan GPM berbasis QRIS, guna mendorong transparansi dan hindari pungli.

Pajak Daerah Bantul: Digitalisasi Tingkatkan PAD dan Pembangunan
Pajak Daerah Bantul: Digitalisasi Tingkatkan PAD dan Pembangunan

Bupati Bantul tekankan pentingnya pajak daerah untuk pembangunan, Pemkab luncurkan pembayaran pajak digital melalui virtual account dan QRIS untuk optimalisasi pendapatan dan pelayanan.

BI Percepat Digitalisasi Pemkab Kepulauan Talaud, Dorong Peningkatan PAD
BI Percepat Digitalisasi Pemkab Kepulauan Talaud, Dorong Peningkatan PAD

Bank Indonesia (BI) berkolaborasi dengan Bank SulutGo (BSG) untuk mempercepat digitalisasi di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan perekonomian daerah.

Bangka Barat Tingkatkan Pengelolaan Keuangan Digital, Raih Peringkat Tiga Provinsi Babel
Bangka Barat Tingkatkan Pengelolaan Keuangan Digital, Raih Peringkat Tiga Provinsi Babel

Pemkab Bangka Barat berkomitmen tingkatkan pengelolaan keuangan digital untuk pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, dan transparan, hingga berhasil raih peringkat tiga Provinsi Babel.

Bali Sukses Beralih ke Transaksi Pemda Digital, Raih Penghargaan Nasional
Bali Sukses Beralih ke Transaksi Pemda Digital, Raih Penghargaan Nasional

Seluruh pemerintah daerah di Bali telah bertransformasi digital, meningkatkan transparansi dan efisiensi keuangan daerah serta meraih penghargaan bergengsi.

Kolaborasi Kemenkeu dan Pemprov Babel Dorong Peningkatan PAD
Kolaborasi Kemenkeu dan Pemprov Babel Dorong Peningkatan PAD

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kementerian Keuangan berkolaborasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan perekonomian daerah, terutama sektor pajak daerah dan pajak burung walet.

Pemkot Bengkulu Cetak 105.244 SPPT PBB untuk Tingkatkan PAD
Pemkot Bengkulu Cetak 105.244 SPPT PBB untuk Tingkatkan PAD

Pemerintah Kota Bengkulu mencetak 105.244 SPPT PBB untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meluncurkan aplikasi pembayaran pajak daerah 'PADEK'.

BI Sulsel Dorong Digitalisasi di Kabupaten Gowa: Percepat Transaksi Non-Tunai
BI Sulsel Dorong Digitalisasi di Kabupaten Gowa: Percepat Transaksi Non-Tunai

Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan (BI Sulsel) memilih Kabupaten Gowa untuk mempercepat digitalisasi daerah, khususnya dalam pembayaran pajak dan retribusi non-tunai guna meningkatkan pendapatan daerah.

Bapenda Kota Madiun Sosialisasikan Pembayaran PBB Elektronik untuk Dukung ETPD
Bapenda Kota Madiun Sosialisasikan Pembayaran PBB Elektronik untuk Dukung ETPD

Bapenda Kota Madiun gencar sosialisasikan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara elektronik melalui aplikasi SIP-PBBKU dan QRIS untuk mendukung program ETPD.

Pemkab Lamongan Optimalkan Digitalisasi Pajak, Tingkatkan Penerimaan Daerah
Pemkab Lamongan Optimalkan Digitalisasi Pajak, Tingkatkan Penerimaan Daerah

Pemerintah Kabupaten Lamongan mengoptimalkan digitalisasi pembayaran pajak untuk meningkatkan penerimaan daerah dan memberikan pelayanan yang lebih transparan dan akuntabel kepada masyarakat.

Bone Bolango Manfaatkan Kasda Online Desa: Integrasi Keuangan Desa Lebih Mudah
Bone Bolango Manfaatkan Kasda Online Desa: Integrasi Keuangan Desa Lebih Mudah

Pemda Bone Bolango bermitra dengan Bank BSG meluncurkan aplikasi Kasda Online Desa terintegrasi dengan Siskeudes, memudahkan akses dan penyaluran dana desa serta meningkatkan transparansi keuangan di tingkat desa.