Pemkab Bolsel berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan layanan pajak melalui digitalisasi, mencatatkan kenaikan tertinggi di Sulawesi Utara dengan indeks ETPD 95,2 persen.

Pemerintah Kabupaten Bogor perbarui Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (Sismiop) untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan memetakan seluruh tanah dan memperbarui NJOP secara berkala.

Bupati Luwu meluncurkan program pembebasan PBB-P2 bagi veteran, mantan pejabat, dan warga miskin ekstrem, sekaligus meningkatkan insentif petugas pajak daerah.

Bupati Belitung Timur, Kamarudin Muten, mengajak ASN untuk taat membayar PBB sebagai contoh bagi masyarakat, karena tunggakan pajak mencapai miliaran rupiah dan dibutuhkan untuk pembangunan daerah.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan integrasi data pertanahan dan perpajakan di Kota Tangerang berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transparansi layanan publik.

Pemerintah Kota Jakarta Barat optimistis target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp1,7 triliun akan tercapai pada tahun 2025, bahkan melampaui target.

Bapenda DKI Jakarta umumkan pembebasan sanksi administratif dan diskon PBB tahun 2025 dengan syarat dan ketentuan tertentu bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria.

Pemkot Depok memberikan keringanan pajak berupa penggratisan PBB untuk NJOP di bawah Rp100 juta dan pembebasan PBB untuk 12 bangunan cagar budaya, sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat dan pelestarian sejarah.

Pemkot Tebing Tinggi, Sumatera Utara, berupaya optimalkan pendapatan daerah melalui digitalisasi pembayaran PBB dan peran aktif camat serta lurah dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Wakil Menteri Pertanian mengapresiasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Karawang yang melindungi lahan pertanian dari alih fungsi melalui Perda LP2B dan berbagai dukungan lainnya untuk petani.

Pemkot Bengkulu akan mendistribusikan 120.000 SPPT PBB setelah Idul Fitri 1446 H dan meluncurkan aplikasi pajak daerah untuk mempermudah pembayaran.

Bapenda Kota Madiun gencar sosialisasikan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara elektronik melalui aplikasi SIP-PBBKU dan QRIS untuk mendukung program ETPD.

Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) Sumatera Utara, membebaskan pajak bumi dan bangunan (PBB) petani dengan lahan kurang dari 7 rante, sebagai upaya mendukung ketahanan pangan nasional dan janji kampanye Bupati Darma Wijaya.

Pemerintah Kota Palu berupaya meningkatkan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2025 setelah capaian 2024 hanya mencapai 80 persen, dengan berbagai strategi sosialisasi dan optimalisasi data wajib pajak.

Pemkab Lombok Barat luncurkan sistem pembayaran pajak dan retribusi daring untuk meningkatkan pendapatan daerah dan optimalisasi pengelolaan pajak bumi dan bangunan.

Bapenda Kota Tangerang memastikan layanan pembayaran PBB keliling tetap beroperasi selama Ramadhan dengan penyesuaian waktu, memberikan kemudahan masyarakat membayar pajak dan memanfaatkan diskon hingga 31 Maret 2025.

Pemerintah Kabupaten Serang mendistribusikan SPPT PBB-P2 dan DHKP 2025 dengan target pajak Rp145 miliar, menawarkan berbagai kemudahan pembayaran digital bagi masyarakat.

Kejari Rejang Lebong, Bengkulu, mendampingi BPKD dalam penagihan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) senilai Rp3,2 miliar, berhasil menagih Rp66 juta.

Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, menerima penghargaan atas keberhasilannya melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) paling cepat tahun 2024, mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemkab Bekasi mencetak 1.264.713 SPPT PBB P2 untuk tahun 2025 guna mempercepat pembayaran pajak dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp825,5 miliar.