Wakil Gubernur Jawa Tengah menegaskan kebijakan kenaikan PBB tidak boleh membebani rakyat, menekankan pentingnya sosialisasi dan dialog sebelum implementasi.

Realisasi pajak daerah Kabupaten Bekasi hingga pertengahan triwulan II 2025 mencapai Rp837 miliar, atau 23,87 persen dari target tahunan Rp3,6 triliun, dengan potensi peningkatan di triwulan berikutnya.

Bapenda Bengkayang berkolaborasi dengan Kejaksaan Negeri untuk mencapai target penerimaan PBB P2 dan BPHTB sebesar Rp27 miliar di tahun 2025, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram menargetkan penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar Rp29 miliar dan mulai mendistribusikan 96 ribu lebih Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) kepada wajib pajak.

Pemkot Depok memberikan diskon 100 persen PBB untuk NJOP di bawah Rp200 juta hingga Juni 2025, sekaligus menghapus denda, merupakan kabar gembira bagi wajib pajak di Kota Depok.

Kunjungan Bupati Bogor ke Parungpanjang untuk meninjau pelayanan keliling pembayaran pajak berhasil meningkatkan pendapatan pajak hingga lebih dari Rp89 juta dalam sehari.

Pemkab Bolsel berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan layanan pajak melalui digitalisasi, mencatatkan kenaikan tertinggi di Sulawesi Utara dengan indeks ETPD 95,2 persen.

Pemerintah Kabupaten Bogor perbarui Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (Sismiop) untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan memetakan seluruh tanah dan memperbarui NJOP secara berkala.

Bupati Luwu meluncurkan program pembebasan PBB-P2 bagi veteran, mantan pejabat, dan warga miskin ekstrem, sekaligus meningkatkan insentif petugas pajak daerah.

Bupati Belitung Timur, Kamarudin Muten, mengajak ASN untuk taat membayar PBB sebagai contoh bagi masyarakat, karena tunggakan pajak mencapai miliaran rupiah dan dibutuhkan untuk pembangunan daerah.

Pemerintah Kota Bandarlampung optimistis mencapai target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp110 miliar pada tahun 2025 dengan berbagai strategi dan insentif yang ditawarkan.

Pemerintah Kota Bengkulu mencetak 105.244 SPPT PBB untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meluncurkan aplikasi pembayaran pajak daerah 'PADEK'.

Pemprov DKI Jakarta memberikan kabar gembira dengan membebaskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk rumah di bawah Rp2 miliar dan apartemen di bawah Rp650 juta, kebijakan ini berlaku mulai Maret 2025.

Bapenda Biak Numfor gencar edukasi sinkronisasi perizinan usaha untuk tingkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan capai target Rp44 miliar di tahun 2025.

Pemkot Kendari resmi meluncurkan sistem pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) digital melalui virtual account untuk memudahkan masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemerintah Kota Semarang memastikan tidak ada kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2025, bahkan memberikan diskon dan undian berhadiah bagi wajib pajak yang membayar tepat waktu.

Pemkot Bengkulu akan mendistribusikan 120.000 SPPT PBB setelah Idul Fitri 1446 H dan meluncurkan aplikasi pajak daerah untuk mempermudah pembayaran.

Bapenda Kota Madiun gencar sosialisasikan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara elektronik melalui aplikasi SIP-PBBKU dan QRIS untuk mendukung program ETPD.

Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) Sumatera Utara, membebaskan pajak bumi dan bangunan (PBB) petani dengan lahan kurang dari 7 rante, sebagai upaya mendukung ketahanan pangan nasional dan janji kampanye Bupati Darma Wijaya.

Pemerintah Kota Palu berupaya meningkatkan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2025 setelah capaian 2024 hanya mencapai 80 persen, dengan berbagai strategi sosialisasi dan optimalisasi data wajib pajak.