BSG Perkuat Digitalisasi Pembayaran di Bolsel, Optimalkan Penerimaan Pajak dan Tingkatkan Pelayanan Publik
Bank SulutGo (BSG) meningkatkan implementasi ETPD di Bolsel, Sulut, melalui kerja sama optimalisasi RKUD, pembayaran PBB via Tokopedia, dan GPM berbasis QRIS, guna mendorong transparansi dan hindari pungli.
Manado, 13 Mei 2024 - PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo (BSG) terus berkomitmen mendorong digitalisasi di Kabupaten Bolaang Mongondouw Selatan (Bolsel), Sulawesi Utara. Kerja sama yang telah terjalin antara BSG dan Pemkab Bolsel bertujuan untuk meningkatkan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) secara menyeluruh. Upaya ini diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Direktur Utama BSG, Revino Pepah, menyatakan, "Kami telah melakukan penandatanganan kerja sama dengan Pemkab Bolsel yang meliputi pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), peluncuran kanal pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Tokopedia, serta pelaksanaan Gelar Pangan Murah (GPM) dengan metode pembayaran QRIS."
Langkah ini sejalan dengan komitmen BSG untuk mendukung Bolsel menjadi daerah percontohan dalam digitalisasi pajak di Sulawesi Utara. Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat Bolsel melalui sistem keuangan digital yang lebih inklusif dan transparan.
Optimalisasi RKUD dan Kanal Pembayaran PBB
Kerja sama antara BSG dan Pemkab Bolsel mencakup optimalisasi pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Sistem digital yang diterapkan diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, peluncuran kanal pembayaran PBB melalui Tokopedia memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Dengan adanya kanal pembayaran online ini, masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke kantor pajak. Hal ini tentu akan menghemat waktu dan tenaga, serta mengurangi potensi penumpukan antrean. Sistem ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB tepat waktu.
Pembayaran PBB melalui Tokopedia juga memberikan keamanan transaksi dan jejak digital yang tercatat dengan baik. Transparansi dalam pembayaran pajak menjadi kunci penting dalam mencegah praktik pungutan liar (pungli).
Gelar Pangan Murah (GPM) Berbasis QRIS
Program Gelar Pangan Murah (GPM) yang dijalankan Pemkab Bolsel juga telah terintegrasi dengan sistem pembayaran QRIS. Hal ini memudahkan masyarakat dalam bertransaksi dan memberikan pilihan pembayaran yang lebih praktis dan aman.
Penggunaan QRIS pada GPM juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong inklusi keuangan digital. Dengan semakin banyaknya transaksi yang dilakukan secara digital, diharapkan dapat mempercepat proses digitalisasi di Bolsel.
Pembayaran digital melalui QRIS juga dapat meminimalisir penggunaan uang tunai, sehingga mengurangi risiko penyebaran virus dan penyakit. Hal ini sangat penting, terutama di masa pandemi seperti saat ini.
Dukungan Digitalisasi Pajak dan Pelayanan Publik
Bupati Bolsel, Iskandar Kamaru, menjelaskan bahwa digitalisasi pajak telah memberikan dampak positif dalam optimalisasi penerimaan daerah dan peningkatan layanan kepada masyarakat. Beliau menekankan pentingnya digitalisasi dalam pembayaran pajak dan peningkatan penggunaan QRIS.
"Kami berharap semua transaksi pembayaran di pemerintahan Bolsel akan dilakukan secara digital," ujar Bupati Iskandar. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta mencegah praktik pungli.
Sinergi antara pemerintah daerah, otoritas keuangan, dan lembaga perbankan seperti BSG sangat penting dalam mendorong peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengoptimalkan sistem keuangan digital yang inklusif dan transparan, diharapkan dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan berdampak positif bagi seluruh masyarakat Bolsel.
Implementasi ETPD di Bolsel merupakan langkah maju dalam mewujudkan pemerintahan yang modern dan berbasis teknologi. Keberhasilan program ini akan menjadi contoh bagi daerah lain di Sulawesi Utara dalam menerapkan digitalisasi di sektor pemerintahan.
