Pemkab Gowa Percepat Akses Keuangan Digital untuk UMKM

Pemerintah Kabupaten Gowa berkomitmen mempercepat akses keuangan inklusif secara digital untuk mendukung UMKM dan mengurangi kemiskinan ekstrem melalui program Gowa Sejahtera.

Pemerintah Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, gencar mempercepat akses keuangan inklusif berbasis digital. Langkah ini diklaim sebagai upaya mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), meningkatkan literasi keuangan, dan memperluas inklusi keuangan di era digital. Inisiatif ini diumumkan Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, pada rapat pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Sulawesi Selatan di Makassar, Senin (17/3).

Bupati Talenrang menekankan pentingnya digitalisasi layanan keuangan bagi pelaku usaha dan masyarakat. "Digitalisasi layanan keuangan telah menjadi kebutuhan bagi pelaku usaha dan masyarakat untuk bertahan dan berkembang di era ekonomi digital," ujarnya. Salah satu instrumen kunci yang dimaksimalkan adalah penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) sebagai metode pembayaran digital yang dinilai lebih inklusif, efisien, dan aman.

UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah menjadi fokus utama program ini. Dengan mempermudah akses keuangan, diharapkan perekonomian daerah semakin kuat. "UMKM adalah tulang punggung ekonomi daerah. Jika akses keuangan mereka dipermudah maka ekonomi daerah akan semakin kuat. Oleh karena itu, digitalisasi layanan keuangan harus terus diperluas agar setiap pelaku usaha, sekecil apa pun, bisa masuk dalam ekosistem ekonomi digital," tegas Bupati Talenrang.

Program Gowa Sejahtera dan Akses Keuangan

Upaya percepatan akses keuangan ini selaras dengan program unggulan Pemkab Gowa, yaitu Gowa Sejahtera. Program ini menjadi fokus utama 100 hari kerja kepemimpinan Bupati Gowa dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem. "Gowa Sejahtera adalah cara kami untuk memastikan masyarakat memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi yang lebih baik. Dengan kami turun langsung melakukan pendampingan bersama para pejabat eselon 2 dan 3 kami bertujuan untuk dapat sesegera mungkin meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Gowa," jelas Bupati Talenrang.

Pemkab Gowa tidak hanya fokus pada perluasan akses, tetapi juga pada pembuatan kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor keuangan inklusif. Hal ini meliputi regulasi dan program yang memastikan aksesibilitas keuangan bagi semua lapisan masyarakat. "Kami tidak hanya ingin mempercepat akses keuangan, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan yang kami buat benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Keuangan inklusif harus menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah yang berkelanjutan," tambahnya.

Lebih lanjut, Bupati Talenrang juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor keuangan inklusif. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong regulasi dan program yang memastikan akses keuangan dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat.

Efisiensi Pengelolaan Anggaran

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, yang memimpin rapat pleno TPAKD, turut menekankan pentingnya efisiensi pengelolaan anggaran daerah. Percepatan akses keuangan, menurutnya, tidak hanya berfokus pada peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga pada efisiensi dalam penggunaan anggaran. "Kalau kita tidak bisa menambah pemasukan, maka kita harus memastikan pembelanjaan dilakukan dengan benar. Efisiensi penganggaran sangat penting agar tidak ada belanja yang tidak perlu. Pemerintah daerah harus lebih bijak dalam mengelola anggaran dan memprioritaskan belanja yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat," tegas Gubernur Sulsel.

Rapat pleno TPAKD Sulsel dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), instansi vertikal, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan seluruh kepala daerah kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama dalam mendorong percepatan akses keuangan inklusif di Sulawesi Selatan.

Dengan adanya komitmen dari Pemkab Gowa dan dukungan dari pemerintah provinsi serta instansi terkait, diharapkan akses keuangan inklusif berbasis digital di Kabupaten Gowa dapat semakin meluas dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya UMKM.