Gubernur Sulsel Minta TPAKD Optimalkan Program OJK untuk Perekonomian Masyarakat
Gubernur Sulawesi Selatan meminta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) mengoptimalkan program OJK guna meningkatkan perekonomian masyarakat Sulsel, khususnya dalam edukasi dan literasi keuangan.
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, telah meminta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Sulsel untuk mengoptimalkan program-program Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat. Permintaan ini disampaikan dalam Rapat Pleno TPAKD bersama OJK di Makassar pada Senin. Rapat tersebut juga membahas pembangunan di kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) dalam jangka waktu lima hingga sepuluh tahun mendatang.
Andi Sudirman menekankan pentingnya peran OJK Wilayah 6 Sulampua dalam memberikan edukasi, literasi, dan inklusi keuangan kepada masyarakat. Peningkatan literasi keuangan dinilai krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di daerah. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses keuangan yang lebih luas dan merata.
Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan bahwa optimalisasi program OJK diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat Sulsel. Dengan pemahaman keuangan yang lebih baik, masyarakat diharapkan mampu mengelola keuangan dengan lebih efektif dan bijak, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup mereka.
Optimalisasi Program OJK untuk Pembangunan Sulampua
Rapat Pleno TPAKD bersama OJK di Makassar tidak hanya membahas optimalisasi program OJK di Sulawesi Selatan, tetapi juga mencakup perencanaan pembangunan jangka panjang di kawasan Sulampua (Sulawesi, Maluku, dan Papua). Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengembangkan ekonomi daerah secara terintegrasi dan berkelanjutan.
Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, turut memberikan tanggapan positif terhadap hasil rapat. Ia menyatakan bahwa langkah-langkah yang dibahas sejalan dengan upaya Pemerintah Daerah Bone dalam menekan anggaran dan memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien. Andi Akmal menekankan pentingnya perencanaan yang jelas dalam pembangunan agar setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Andi Akmal juga menambahkan bahwa TPAKD memiliki peran strategis dalam mendorong kemajuan ekonomi lokal. Peningkatan literasi keuangan masyarakat melalui program TPAKD dinilai sebagai kunci untuk membuka akses keuangan yang lebih luas di daerah. Hal ini akan berdampak positif terhadap perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bone.
Peran Strategis TPAKD dalam Peningkatan Ekonomi Lokal
Wakil Bupati Bone menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan di Kabupaten Bone sangat bergantung pada kerja sama yang erat antara pemerintah daerah, legislatif, dan seluruh elemen masyarakat. TPAKD, sebagai penggerak utama dalam memajukan sektor ekonomi lokal, diharapkan dapat memfasilitasi kerja sama tersebut dan memastikan program-program OJK dapat diimplementasikan secara efektif.
Lebih lanjut, Andi Akmal menekankan pentingnya peran TPAKD dalam Program Desiminasi Percepatan Akses Keuangan Daerah Sulawesi Selatan 2025. Program ini diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat di seluruh Sulawesi Selatan. Dengan demikian, masyarakat akan memiliki akses yang lebih mudah terhadap layanan keuangan formal dan mampu memanfaatkannya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
Keberadaan TPAKD dinilai sangat penting dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan akses keuangan yang lebih mudah, UMKM diharapkan dapat berkembang dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.
Melalui optimalisasi program OJK dan kerja sama yang erat antara berbagai pihak, diharapkan perekonomian masyarakat Sulawesi Selatan dapat semakin meningkat dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendukung upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan agar masyarakat dapat lebih berdaya secara ekonomi.
