{{caption}}
BSG Perkuat Digitalisasi Pembayaran di Bolsel, Optimalkan Penerimaan Pajak dan Tingkatkan Pelayanan Publik

Bank SulutGo (BSG) meningkatkan implementasi ETPD di Bolsel, Sulut, melalui kerja sama optimalisasi RKUD, pembayaran PBB via Tokopedia, dan GPM berbasis QRIS, guna mendorong transparansi dan hindari pungli.

{{caption}}
Bolsel Sukses Tingkatkan PAD Lewat Digitalisasi Pajak: Raih Kenaikan Tertinggi di Sulut!

Pemkab Bolsel berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan layanan pajak melalui digitalisasi, mencatatkan kenaikan tertinggi di Sulawesi Utara dengan indeks ETPD 95,2 persen.

{{caption}}
Kejari Boyolali Dukung Transparansi Dana Desa lewat Aplikasi Jaga Desa

Kejari Boyolali luncurkan aplikasi Jaga Desa untuk mengawasi pengelolaan dana desa dan memastikan transparansi serta akuntabilitas penggunaan anggaran.

{{caption}}
Kejari Bengkayang Luncurkan Aplikasi "Jaga Desa", Awasi Transparansi Dana Desa

Kejaksaan Negeri Bengkayang meluncurkan aplikasi "Jaga Desa" untuk mengawasi penggunaan dana desa di 122 desa, mencegah korupsi, dan meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan desa.

{{caption}}
OKU Timur Tingkatkan Transparansi Dana Desa dengan Sistem Non-Tunai

Pemerintah Kabupaten OKU Timur, Sumatera Selatan, meningkatkan transparansi penggunaan dana desa melalui sistem nontunai untuk memastikan tepat sasaran dan akuntabel pada tahun anggaran 2025.

{{caption}}
BI Sulsel Dorong Digitalisasi di Kabupaten Gowa: Percepat Transaksi Non-Tunai

Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan (BI Sulsel) memilih Kabupaten Gowa untuk mempercepat digitalisasi daerah, khususnya dalam pembayaran pajak dan retribusi non-tunai guna meningkatkan pendapatan daerah.

{{caption}}
KPK Dorong Transparansi Keuangan Desa: Wujudkan Pembangunan yang Lebih Baik

KPK mendorong transparansi pengelolaan keuangan desa melalui pemanfaatan Siskeudes dan SIKD, serta regulasi yang dilengkapi sanksi tegas untuk mencegah korupsi dan memastikan pembangunan yang optimal.

{{caption}}
Kalteng Optimalkan Siskeudes 2.0.7: Dorong Otonomi Keuangan Desa Menuju 2025

Kalimantan Tengah (Kalteng) genjot penggunaan Siskeudes 2.0.7 untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa serta mewujudkan otonomi desa yang lebih baik pada tahun 2025.

{{caption}}
Pemprov Gorontalo Perkuat Pengawasan dan Pembinaan Desa untuk Pembangunan Berkelanjutan

Pemerintah Provinsi Gorontalo intensifkan pembinaan dan pengawasan desa untuk memastikan pengelolaan anggaran dan pembangunan desa yang transparan dan efektif demi pembangunan berkelanjutan.

{{caption}}
DPMD Mukomuko Dukung Kerja Sama Kejari Awasi Dana Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Mukomuko, Bengkulu, mendukung penuh kerja sama Kejari dalam mengawasi pengelolaan dana desa melalui aplikasi Jaksa Garda Desa untuk mencegah penyelewengan dan memastikan transparansi.

{{caption}}
Kejari Mukomuko Latih Desa Gunakan Aplikasi Jaksa Garda Desa

Kejaksaan Negeri Mukomuko melatih operator desa untuk menggunakan aplikasi Jaksa Garda Desa guna mencegah penyelewengan dana desa dan meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan desa.

{{caption}}
Kerja Sama Diskominfotik Gorontalo: Dorong SPBE Menuju Digitalisasi Efisien

Dinas Kominfotik Provinsi Gorontalo berkolaborasi dengan Kabupaten Gorontalo untuk mengembangkan SPBE, guna meningkatkan efisiensi dan percepatan transformasi digital di tengah efisiensi anggaran.