Pemkab Lombok Utara berkolaborasi dengan Pengadilan Negeri Mataram untuk mempermudah penyelesaian administrasi kependudukan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam hal akte kematian, perceraian, dan isbat nikah.

Pemkab Bengkayang, Kalimantan Barat, berhasil mewujudkan transformasi layanan publik dengan meraih status meritokrasi dan membangun Mal Pelayanan Publik (MPP), meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan bagi masyarakat.

Pemkab Purwakarta meningkatkan pelayanan publik dengan membuka Mal Pelayanan Publik Bale Madukara selama tujuh hari, termasuk Sabtu dan Minggu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Kota Medan menambah 100 kuota blangko KTP-el di Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk mempermudah masyarakat mengurus administrasi kependudukan, mengatasi keluhan terkait ketersediaan blangko.

Bupati Temanggung, Agus Setyawan, mendorong kemudahan akses pembuatan paspor bagi warga Temanggung tanpa harus pergi ke kota lain, melalui optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP).

Pemkab Gorontalo berencana membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) terpadu di gedung PTSP untuk meningkatkan layanan publik dan mengakomodir penyandang disabilitas.

Pemkab Donggala membangun mal pelayanan publik dan meluncurkan aplikasi Lapor Bupati untuk memudahkan akses pelayanan dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Pemkab Cianjur memanfaatkan Gedung Cianjur Creative Center (CCC) yang terbengkalai menjadi Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.

Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, melakukan sidak di Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait ketersediaan blangko e-KTP dan kendala pendaftaran online.

Kota Bontang, Kalimantan Timur, luncurkan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Pasar Rawa Indah, menyediakan 274 layanan publik untuk memudahkan akses masyarakat.