Gubernur Sulut dan DPD RI Bahas Strategi Majukan Daerah, dari Tata Ruang hingga Ketahanan Pangan
Gubernur Sulawesi Utara dan Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah DPD-RI, Stefanus BAN Liow, bahas sejumlah agenda strategis untuk memajukan Sulut, termasuk tata ruang, pengelolaan sampah, dan ketahanan pangan.
Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Yulius Selvanus, baru-baru ini melakukan dialog penting dengan Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah DPD-RI, Stefanus BAN Liow, di Manado pada Sabtu, 17 Mei 2025. Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis untuk memajukan Provinsi Sulut dan mensejahterakan lebih dari 2,6 juta penduduknya. Dialog ini menjawab pertanyaan apa yang dibahas (agenda pembangunan Sulut), siapa yang terlibat (Gubernur Sulut dan Senator DPD-RI), di mana pertemuan berlangsung (Manado), kapan pertemuan terjadi (17 Mei 2025), mengapa pertemuan penting (untuk memajukan Sulut), dan bagaimana upaya tersebut dilakukan (melalui diskusi berbagai agenda strategis).
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Yulius memaparkan sejumlah capaian pemerintahannya dalam beberapa bulan terakhir. Ia juga menyampaikan upaya-upaya strategis yang tengah dijalankan untuk mewujudkan Sulut yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Komitmen kuat untuk memajukan Sulut dan mensejahterakan masyarakat menjadi fokus utama dari dialog ini, seperti yang ditegaskan Gubernur Yulius: "Kami berkomitmen dan mengajak untuk memajukan Sulut dan mensejahterakan masyarakat."
Sementara itu, Stefanus BAN Liow, yang juga Anggota Komite II DPD-RI, melaporkan berbagai kerja politiknya sebagai wakil daerah Sulut. Diskusi lebih lanjut berfokus pada program dan langkah-langkah strategis untuk mencapai visi Sulut Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan. Pertemuan ini menandai kolaborasi penting antara pemerintah daerah dan lembaga perwakilan daerah dalam upaya membangun Sulut.
Agenda Strategis Pembangunan Sulawesi Utara
Beberapa topik krusial dibahas dalam pertemuan tersebut, antara lain rencana tata ruang wilayah, pengelolaan sampah, ketahanan pangan, sektor pertambangan, pengembangan koperasi, peningkatan sektor pertanian, dan potensi pembentukan daerah otonomi baru (DOB). Pembahasan ini menunjukkan komprehensivitas upaya pemerintah dalam membangun Sulut dari berbagai aspek.
Perencanaan tata ruang wilayah yang terpadu menjadi kunci dalam pengembangan infrastruktur dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pengelolaan sampah yang efektif akan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, sementara ketahanan pangan menjadi prioritas untuk menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat. Potensi sektor pertambangan, koperasi, dan pertanian juga akan dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Pembentukan DOB juga menjadi salah satu agenda yang dibahas, yang berpotensi untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan kesejahteraan di wilayah Sulut. Semua agenda ini menunjukkan komitmen bersama untuk membangun Sulut yang lebih baik di masa depan.
Peran Desa Bersatu dalam Pembangunan Sulut
Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari Dewan Pengurus Desa Bersatu Sulut, sebuah organisasi kemasyarakatan desa (OKD). Stefanus Liow melaporkan hasil Rapimda dan Musda DPD Desa Bersatu Provinsi Sulawesi Utara Masa Bakti 2025-2030 yang berlangsung pada bulan April 2025. Acara tersebut dibuka oleh Gubernur Sulut yang diwakili oleh Kepala Badan Kesbangpol, Johnny Suak.
Stefanus menekankan peran penting Desa Bersatu sebagai mitra strategis pemerintah pusat dan daerah. "Desa Bersatu adalah mitra kerja strategis utama pemerintahan pusat di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Gubernur Sulut Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Sulut J. Viktor Mailangkay bersama bupati/wali kota," ujarnya. Hal ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga perwakilan, dan organisasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
Keterlibatan Desa Bersatu dalam pembangunan Sulut menunjukkan komitmen untuk memberdayakan desa dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kerja sama yang erat antara pemerintah dan organisasi masyarakat akan memperkuat sinergi dan efektivitas program pembangunan di tingkat desa.
Secara keseluruhan, pertemuan antara Gubernur Sulut dan DPD-RI ini menandai langkah penting dalam upaya memajukan Sulawesi Utara. Komitmen bersama, kolaborasi yang kuat antara berbagai pihak, dan perencanaan yang terpadu akan menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan Sulut yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
