Mengapa Wawasan Kebangsaan Penting? Kemendagri Perkuat Pengurus Partai Politik Demi Persatuan Bangsa
Kemendagri dan Lemhannas perkuat Wawasan Kebangsaan Partai Politik demi persatuan bangsa. Simak bagaimana upaya ini hadapi tantangan global dan demokrasi!

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) bersama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI baru saja menyelenggarakan kursus penting. Kegiatan ini secara khusus ditujukan untuk memperkuat wawasan kebangsaan para pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik di Jakarta. Inisiatif ini menandai komitmen pemerintah dalam menjaga pilar-pilar kebangsaan.
Inisiatif strategis ini bertujuan utama untuk membekali kader partai politik dengan pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai kebangsaan. Penguatan ini diharapkan menjadi fondasi kokoh dalam menjaga persatuan bangsa serta menghadapi dinamika persaingan global yang semakin kompleks. Para peserta kursus diharapkan menjadi agen perubahan positif.
Direktur Jenderal Polpum, Bahtiar, menegaskan bahwa wawasan kebangsaan yang kuat pada kader partai politik sangat krusial. Pemahaman tersebut diyakini mampu menjadi kunci dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Hal ini penting mengingat peran strategis partai politik dalam pembangunan nasional.
Pentingnya Wawasan Kebangsaan dalam Merajut Keberagaman
Dirjen Polpum Bahtiar menekankan bahwa penguatan kebersamaan bangsa adalah esensial, terutama melalui penguatan tenun keberagaman. Menurutnya, keberagaman yang terjalin erat akan menjadi kekuatan besar bagi Indonesia di kancah global. Ini adalah modal utama negara.
Ia menjelaskan bahwa ideologi dan wawasan kebangsaan merupakan instrumen utama yang merajut keberagaman tersebut. Bangsa yang besar dengan pluralisme luar biasa tidak akan bertahan tanpa adanya ikatan kuat yang menyatukan seluruh elemennya. Ikatan ini harus terus dipupuk.
Bahtiar juga menambahkan bahwa seluruh elemen masyarakat memiliki peran vital. Masyarakat sipil, publik, kader partai, pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan (ormas) harus bersinergi menyatukan keberagaman ini dalam satu ideologi bangsa. Kolaborasi ini menjadi kunci stabilitas.
Program kursus singkat ini diharapkan dapat terus berlanjut. Keterlibatan Lemhannas dan lembaga kompeten lainnya sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan ideologi yang kokoh bagi seluruh warga negara Indonesia. Ini merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.
Dinamika Demokrasi Indonesia dan Peran Partai Politik
Dalam sesi kursus tersebut, Akademisi UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, memaparkan analisis mendalam mengenai dinamika demokrasi di Indonesia. Berdasarkan penelusuran kuantitatif, Indonesia sempat mengalami kemunduran demokrasi (democracy regression) pada periode 2016 hingga 2020. Penemuan ini menunjukkan adanya tantangan serius.
Indikator kemunduran ini terlihat jelas dari data indeks demokrasi yang dikumpulkan oleh lembaga-lembaga kredibel. Sumber data utama meliputi The Economist Intelligence Unit (EIU), Freedom House, dan V-Dem Institute yang secara konsisten menunjukkan tren penurunan. Data ini menjadi acuan penting.
Meskipun demikian, Adi Prayitno juga menyoroti adanya tren positif. Terdapat kenaikan demokrasi secara perlahan sepanjang tahun 2021 hingga 2022, memberikan harapan baru bagi kondisi politik nasional. Ini menunjukkan resiliensi demokrasi Indonesia.
Ia menambahkan bahwa kemunduran demokrasi di Indonesia tidak separah negara lain. Adanya dukungan kuat dari elit politik dan partai politik tertentu yang berkomitmen menjaga demokrasi menjadi faktor pendorong optimisme terhadap masa depan demokrasi di Tanah Air. Komitmen ini sangat vital untuk kemajuan.